GALUH MAS (PT. GALUH CITARUM) Alamat: Jl. Galuh Mas Raya, Karawang Barat.41361.Telepon:(0267)643 388-647 377, Fax:(0267)646 955. Anda ingin tahu lebih banyak tentang kami?

Memasuki Musim Kemarau, Sungai Cibeet di Telukjambe Terancam Limbah

CATEGORY: | Senin, 31 Agustus 2009
0
KEKERINGAN: Di samping terancam pencemaran limbah industri, memasuki musim kemarau tahun ini, debit air sungai Cibeet di Telukjambe juga benar-benar surut. Warga sekitar sudah tidak bisa lagi menggunakannya untuk berbagai kebutuhan hidup. Warga juga terancam kekurangan sumber air bersih.

Mang Raka

CATEGORY: |
0
Kutipan

"KAMI
tidak melindungi anggota DPRD yang tidak mengembalikan dana TKI dan BOP. Keputusan soal sanksi hukum akan diputuskan setelah MA memutus judicial review atas PP Nomor 21 Tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan dan Protokoler DPRD".(Mardiyanto/Mendagri)


Hanya Takut


Anggota DPRD ragu untuk menerima dana tunjangan, mereka takut uang tersebut menjebaknya masuk ke dalam perbuatan yang melanggar ketentuan.

MANG RAKA:

Ternyata hanya takut terjebak melanggar hukum...??!

Kasus Bansos Masih Menguap di Polres Karawang

CATEGORY: |
0
KARAWANG,RAKA- Penanganan dugaan penyelewengan bantuan sosial (Bansos) yang kini tengah ditangani Polres Karawang, dinilai lamban.

Gerakan Rakyat Pemberantas Korupsi (GRPK) menilai, kini sudah tidak ada alasan lagi untuk menunda-nunda penahanan tersangka bansos. Pasalnya, kasus tersebut sudah ditangani hampir enam bulan sejak dilakukan penyelidikan. Ketua GRPK, Asep Toha menyatakan, kasus bansos yang ditangani Polres Karawang sudah sejak enam bulan lalu, namun sampai saat ini belum juga menetapkan tersangkanya. Padahal penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Karawang sudah lama selesai. ”Apalagi alasan Polres Karawang untuk menunda-nunda penanganan kasus tersebut,” ucapnya.

Ia juga menyebutkan, selama ini pihak Polres yang dihubunginya selalu beralasan bahwa penyidikan terganggu oleh jadwal kampanye, sulitnya memanggil anggota dewan karena harus memiliki ijin gubernur dan sebagainya. Akan tetapi, saat ini kondisinya sudah berubah dan tidak perlu lagi harus ada ijin gubernur untuk menahan para tersangka bansos. “Jika ini dibiarkan, maka kami mempertanyakan kembali komitmen Polres dalam penanganan kasus bansos,” ungkapnya. Bahkan jika kasus ini dibiarkan mengambang tanpa ada kelanjutan yang jelas, lanjut Asep, pihaknya mempertanyakan hal tersebut.

Asep juga mengingatkan, kasus korupsi ini merupakan kasus pertama yang ditangani Polres Karawang, untuk itu perlu adanya sikap dan menunjukan komitmen dalam penuntasan kosupsi di Kabupaten Karawang.”Kasus ini sudah berjalan jauh, sehingga jika tidak dilanjutkan kami bisa menduga yang tidak-tidak,” bebernya. LSM itu sendiri melaporkan kasus ini secara tidak resmi ke Polres Karawang, dengan memberikan data adanya penyimpangan dalam penyaluran dana bansos untuk para pelaku usaha ternak.

Penyimpangan tersebut diantaranya, bantuan untuk ternak domba di Koperasi Mekar Jeungjing, Cikampek sebesar 75 juta, ternak sapi di Koperasi Mahesa Mukti, Cikampek sebesar 100 juta dan koperasi Beringin Muda dengan bantuan sebesar 100 juta. “Dari bantuan sosial tahun 2008 sebesar Rp 4 milyar, sekitar 800 juta menguap. Pasalnya, setelah dicek ke lapangan, rata-rata nama perusahaan, tempat usaha dan penerima tidak sesuai dengan pengajuan dan tidak ada bentuk fisiknya,” tandasnya.

Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Karawang, AKP Sandy Hermawan mengungkapkan pihaknya siap untuk menuntaskan kasus tersebut tanpa ada kata dihentikan. Bahkan, menurutnya, sampai saat ini, pihaknya tinggal selangkah lagi untuk menetapkan tersangka kasus bansos tersebut, karena berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti dianggap sudah cukup kuat untuk menetapkan tersangka. (ops)

Askes dan Korpri Pemkab Karawang Beri Beasiswa Anak PNS

CATEGORY: |
0
Pemberian beasiswa anak PNS.

KARAWANG, RAKA – PT Askes menyalurkan biaya penunjang pendidikan bagi siswa dari anak Pegawai Negeri Sipil (PNS) anggota Korpri golongan I dan II di lingkungan Pemkab Karawang, Penyaluran bantuan ini merupakan program kerjasama Askes dengan pihak Korpri. Secara simbolis pemberian bantuan disaksikan langsung Bupati Dadang S. Muchtar di Plaza Pemkab, Senin (31/8) pagi.

Saat itu bupati mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Askes dan Korpri yang dinilai telah berhasil memberikan bantuan dana pendidikan bagi keluarga PNS golongan rendah. ”Apapun bentuk bantuan dari berbagai komponen masyarakat, kita memang selalu arahkan ke dunia pendidikan. Termasuk kesehatan hingga ekonomi kerakyatan,” ujarnya.

Hal lain diungkap bupati, ia perintahkan Kabag Hukum Setda agar segera menyelesaikan Perbup tentang besaran SPP bagi SMA dan SMK Negeri. Sebab angka tersebut akan dijadikan dasar bagi kebutuhan nominal subsidi dana sumbangan pendidikan atau DSP mulai tahun ajaran 2009/2010. Menurutnya, ini upaya Pemkab bagi dunia pendidikan di Kabupaten Karawang. Setelah sebelumnya membangun infrastruktur dan peningkatan kualitas hasil didik atau guru.

Dalam kesempatan yang sama, Manager PT. Askes (Persero) Cabang Karawang, Dr. Nurifansyah, M.Kes, AAK turut mengatakan, bahwa sasaran penerima bantuan pendidikan adalah anak dari anggota Korpri peserta Askes yang sedang menempuh pendidikan di SLTA. Betntuk bantuannya berupa beasiswa hasil dari pengusulan DPK Korpri, maupun hasil seleksi. Hasilnya, kata dia, ada 18 orang siswa yang memperoleh bantuan ini.

”sumber dananya berasal dari PT. Askes melalui program bina lingkungan sebesar Rp 54 juta. Setiap siswa memperoleh bantuan Rp 3 juta. Secra simbolis bantuan diserahkan kepada Istiqomah, siswi kelas 2 SLTA putri dari Tajudin, anggota Korpri Unit Dinas Sosial Kabupaten Karawang. Serta Rizki Mulia Sukmana, siswa SMKN I Karawang, putra T.Sukmana, anggota Korpri Dinas Pendidikan dan OR. (vins)

DPRD Baru Karawang Takut Terima Tunjangan

CATEGORY: |
0
KARAWANG, RAKA – Anggota DPRD baru merasa ragu untuk menerima dana tunjangan komunikasi intensif (TKI) yang bakal diturunkan setwan berbarengan dengan pemberian gaji perdananya, awal September ini. Mereka khawatir keberadaan dana TKI terrsebut dapat menjebaknya masuk pada perbuatan yang melanggar ketentuan.

“Polemik yang muncul beberapa hari terakhir mengenai keharusan dana TKI dikembalikan oleh mantan anggota DPRD di berbagai daerah diluar Karawang yang telah mengambilnya selama tahun anggaran 2006, ini dapat memberikan pembelajaran bagi kami sekarang untuk tidak terlalu tergiur. Harus hati-hati. Kami butuh konsultasi dulu biar tidak celaka di kemudian hari,” ucap Ketua Fraksi Golkar Amanat Reformasi sementara, Teddy Luthfiana, di ruang fraksinya, Senin (31/8) pagi.

Tambah dia, sebagai orang baru di lingkungan legislatif, ia bersama rekan-rekan di fraksinya masih butuh belajar banyak ke beberapa kalangan yang menguasai penganggaran dan seluk-beluknya bagi anggota dewan. Keberadaan dana TKI maupun belanja penunjang operasional (BPO) pimpinan DPRD, menjadi contoh paling faktual bagaimana agar para wakil rakyat periode 2009-2014 tidak turut terjebak pada sikap keliru. “Kelihatannya kalau tidak hati-hati, terkesan di antara aturan hukum yang berlaku di negeri ini ada pula yang bisa menjebak kita ke perbuatan salah. Sebenarnya saya tidak terlalu bernafsu untuk mengomentari persoalan ini.

Masalahnya, akhir pekan kemarin saja ada berita mengenai komentar LSM yang menyebut-nyebut anggota dewan sekarang materialistis. Mestinya tidak menyebut DPRD secara keseluruhan. Kalau mau, tunjuk hidung saja nama orangnya. Jika hanya sekedar menyebut anggota DPRD berarti seluruhnya. Mestinya tidak digeneralisir begitu,” ungkap Teddy sambil menepis tudingan miring yang dianggapnya makin terus mengalir.
Bukan hanya Teddy, anggota DPRD dari fraksi lainnya juga mengaku sama. Tidak mau dulu terburu-buru untuk begitu saja menerima dana TKI yang direncanakan bakal disatukan dengan uang gaji bulanan.

Kendati nilainya cukup tinggi sampai Rp 5 juta per orang setelah potong Pph 21 dana TKI tersebut, namun tetap saja mereka masih butuh waktu untuk menentukan sikap menerima atau ditunda terlebih dulu. “Bukan apa-apa. Siapa orangnya sih yang tidak butuh duit? Namun buat apa duit kita terima gede kalau pada ujungnya bermasalah? Kita akan kaji dulu secara hukum mengenai status dana TKI itu. Benarkah sudah bagian dari hak kita? Katanya sih tersisa di tahun anggaran 2009 ini cukup besar. Yang kita baca dari RAKA sekitar Rp 1,4 miliar lebih berikut dana BPO. Tapi ya wujud sebenarnya belum tahu pasti.

arena sampai hari ini (kemarin -red) belum pernah ngobrolkan soal ini ke pihak setwan,” ujar salah seorang anggota fraksi besar yang keberatan identitasnya ditulis. Sedangkan fraksi lain yang sama-sama menolak keras namanya dipublikasikan turut menanggapi, bahwa pihaknya tidak terlalu mempermasalahkan kemungkinan bila dana TKI harus diterimanya mulai gaji pertama, September ini. ia beralasan, payung hukumnya telah jelas diatur Peraturan Pemerintah.(PP) No,37/2006 maupun PP lainnya sebagai perubahan atas PP tersebut.

“Bukan berarti lebih mempertimbangkan ke persoalan duitnya. Yang jelas, dana TKI tetap menjadi hak bagi anggota DPRD sekarang. Jadi kenapa harus ditolak? Mengenai ribut-ribut harus dikembalikan, itu bagi anggota DPRD dulu yang sempat mencairkan dana TKI sepanjang tahun anggaran 2006. Diluar itu, seperti dewan Karawang yang mulai menerima sejak tahun anggaran 2007 sampai habis masa jabatannya awal Agustus lalu, tetap tidak masalah. Tidak ada yang perlu dikembalikan. Makanya dana TKI yang tersisa tahun ini, tetap jadi hak anggota dewan. Perlu diterima,” ucapnya. (vins)

PKS dan Golkar Sambut Baik Sidak Pasar di Karawang Jelang Lebaran

CATEGORY: |
0
KARAWANG, RAKA – Anggota DPRD dari PKS, Dedi Sudrajat, berharap Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama dinas/instansi terkait lainnya yang melakukan sidak atas nama Tim Pemantau peredaran barang-barang konsumsi di pasar-pasar modern maupun tradisional, tidak hanya bergerak sampai di sini atau selama puasa hingga menjelang Idul Fitri.

“Kita berharap keberadaan tim yang bergerak melakukan pemantauan langsung di pasar-pasar modern harus jadi kegiatan rutin. Tidak hanya per tahun sekali, tapi bisa per triwulan atau dalam waktu-waktu tertentu tanpa si pemilik pasar diberitahu sebelumnya. Kami dari PKS masih ragu mengenai keberadaan beberapa jenis produk kemasan di pasar-pasar modern, seperti daging sapi, atau daging ayam olahan benar-benar bersertifikat halal,” ujar Dedi.

Diakuinya, pengawasan yang dilakukan tim pada Senin (31/8), terbilang bagus. Hanya belum sampai ada tim ahli yang menguasai penuh terhadap pemeriksaan produk-produk kalengan yang dijamin aman dari bahan berbahaya bagi kesehatan manusia yang mengkonsumsinya. Terutama produk-produk impor. “Tim hanya bisa memeriksa tanggal batas kadaluarsa. Ini sebenarnya sudah ada niat bagus dari pemerintah daerah. Hanya itu tadi, kami dari PKS berharap kegiatan seperti ini jangan musiman. Mesti jadi program rutin,” tandasnya.

Bila nanti ditemukan adanya peredaran barang-barang konsumsi kadaluarsa tetap diperdagangkan di pasar-pasar modern maupun tradisional, pemerintah harus tegas memberlakukan sanksi. Kalau pun masih perlu diberikan toleransi, minimal dilakukan pembinaan agar tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat merugikan kalangan konsumen. Apalagi UU No.8/1999 tentang perlindungan konsumen, menurutnya, memiliki ancaman pidana cukup berat bagi para pelanggar.

Di tempat terpisah, sebelumnya anggota DPRD dari Partai Golkar, Teddy Luthfiana, turut mendorong agar Disperindag bersama-sama Dinkes maupun dinas terkait lainnya tidak boleh membiarkan barang-barang konsumsi kebutuhan warga muslim Karawang selama puasa dan jelang Idul Fitri masuk ke sini bermasalah. Seperti halnya barang kadaluarsa yang masih nekad diperdagangkan, hingga barang kebutuhan lain yang dicampur zat-zat berbahaya bagi kesehatan manusia yang mengkonsumsinya.

“Kita ngeri kalau mendengar kabar di daerah-daerah lain beredar daging ayam mengandung formalin, atau ayam tiren (mati kemarin -red). Termasuk daging sapi gelonggongan. Mudah-mudahan di pasar-pasar Karawang tidak sampai masuk barang-barang sepert itu. Makanya Disperindag bersama tim lain harus sinkron untuk mengawasi ketat seluruh pasar yang ada di sini. Baik pasar modern maupun pasar tradisional. Jangan lupa awasi pula peredaran parcel. Jangan sampai terselip barang kadaluarsa masuk parcel,” ujar Teddy. (vins)

Aksi Teroris Ancam Karawang?

CATEGORY: |
0
KARAWANG, RAKA – Polisi diminta bukan hanya harus berhasil menangkap gembong teroris Noor Din M. Top bersama seluruh jaringannya, tapi juga dituntut mengungkap aktor dibalik aksi-aksi teror yang telah merasahkan masyarakat. Bahkan kelompok teroris tersebut telah menjadikan nama Islam terkena fitnah sebagai biang tindak kekerasan.

Pernyataan keras itu disampaikan aktivis Islam, Ustadz Nasim, dalam acara dialog senja Ramadhan bertajuk 'Terorism Berkedok Jihad' yang digelar Angkatan Muda Muhammadiyah Karawang di Darum Arqom Kaum I, Minggu (30/8) petang. “Selama ini bicara teroris selalu tertuju ke kelompok Alqaeda. Simbol-simbol Islam dimanfaatkan sebagai kedok. Padahal justru gerakan teroris ini lebih kearah menghancurkan Islam,” ujarnya.

Diyakini dia, dibalik aksi-aksi teroris bisa jadi didalangi kalangan non muslim yang tidak pernah merasa puas atas kejayaan Islam. Mereka, kata Nasim, merekrut dan memanfaatkan orang-orang muslim berhaluan radikal yang belum memahami Islam secara kaffah (utuh). Oleh karenanya, ia minta kaum muslim tidak terpengaruh, apalagi terjebak, pada permainan kelompok kepentingan Islamophobia itu.

“Saya banyak mendapat informasi dari rekan-rekan terkait dengan gerakan-gerakan terorisme. Bagaimana dulu saya pernah ikut ke Afganistan tahun 1986. Kami di sana sempat turut membantu pasukan Mujahidin dalam mengusir Rusia. Saya dan rekan-rekan dari Indonesia sempat dilatih oleh Mujahid dengan bantuan Amerika Serikat. Kenapa tiba-tiba arah tujuan jihad menjadi gerakan teror terhadap orang-orang tak berdosa? Bahkan hingga masuk negeri ini yang mayoritas berpenduduk muslim? Ada apa? Jelas jadi pertanyaan besar,” tegas Nasim.

Bukan hanya itu, Nasim yang kini mengelola pondok pesantren Al-Muawanah di Cikangkung Rengasdengklok, merasa perlu mempertanyakan lemahnya negara ketika harus menghadapi gembong teroris seperti Noor Din M. Top. “Terkesan kita lemah. Hingga saat ini hanya mampu memecahkan akibat. Belum mampu menangani sebab. Artinya, baru berhasil pula menyelesaikan di permukaan,” tandas Nasim.

Ia juga curiga, jangan-jangan keberadaan Noor Din M. Top sengaja dipelihara oleh jaringan dari kelompok orang-orang yang menghendaki Islam dan Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim makin tersudutkan? Ia menunjuk fakta, kenapa aparat Kepolisian ketika berhasil menangkap Ibrohim hanya butuh hitungan hari? Sementara ketika harus mengejar Noor Din M. Top, hingga kini masih kesulitan yang luar biasa.

“Pengaruh terbesar dari resiko yang kini mulai terasakan akibat ulah teroris berkedok jihad dengan menggunakan simbol-simbol Islam menjadikan predikat ustadz banyak dipandang sebelah mata. Malah ada yang mencurigai. Padahal, perlu kita tegaskan bersama, Islam itu agama berimbang. Pada saat bagaimana harus tegas, dan pada saat apa pula harus merendah. Karena Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Pelindung bagi semua makhluk hidup di muka bumi ini. Keberadaan teroris sesungguhnya ulah orang-orang dengki. Cita dan citra Islam harus tetap kita jaga,” ucapnya lagi.

Sayangnya, dialog tentang terorisme berkedok jihad tersebut kurang hidup karena audience atau peserta yang dilibatkan mayoritas siswa SMA, bahkan siswa SMP terlihat ikut ambil bagian. Tidak aneh ketika sesion dialog dibuka, banyak pertanyaan yang keluar dari materi yang dibahas. Moderator pun malah ikut arus tanpa mampu mengendalikan situasi. Segelintir mahasiswa yang turut diundang hadir juga cukup ambil posisi diam. Alhasil, acara dialog jadi hambar. (vins)

Menurut aktifis KNPI Karawang Jangan Pandang Bulu

CATEGORY: |
0
Diatangkapnya D Abidin dan Didi Mukhlis terkait kasus macan beberapa waktu lalu dinilai sarat dengan muatan politis. Pasalanya, ada kejanggalan dalam penahanan tersebut. Ada aroma ketidak adilan penegakan supremasi hukum dalam kasus tersebut. Menurut aktifis KNPI Karawang Aab Abdurrahman, kedua tersangka tersebut merupakan pelaksana dari kebijakan atasannya. Tidak mungkin seorang bawahan membuat pengadaan fiktif tanpa ada yang memberikan perintah. Hal tersebut dikatakannya kepada RAKA, Senin (31/8) siang.

Menurutnya, semua pejabat terkait harus diproses secara adil mengenai kasus ini. Soalnya, kedua tersangka tersebut merupakan pelaksana, tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa ada arahan dari atasan ataupun pejabat lainnya. Menurutnya, dalam mekanisme pengadaan suat barang, kabag umum meminta pada kabag perlengkapan untuk pengadaan suatu barang, begitu pun kabag umum ada perintah pengadaan barang tersebut dari atasannya. "Alur dari perjalanan perintah pengadaan ini yang harus ditelusuri. Soalnya kasus ini tidak mungkin hanya dilakukan satu atau dua orang," terangnya.

Pria yang juga alumni Kempaka ini menambahkan, kedua tersangkat yang ditahan saat ini, semuanya merupakan bawahan atau pelaksana kebijakan. Sementara orang di atasnya belum sama sekali tersentuh oleh hukum. Menurutnya, jangan sampai bawahan selalu dijadikan tumbal atas kasus seperti ini. Aab juga mengatakan, supremasi hukum harus ditegakkan secara adil dan tidak pandang bulu. "Semua pihak yang terkait kasus ini harus diproses, supaya semua jelas siapa dalang dibalik masalah ini. Jangan sampai ada indikasi kedua tersangka yang ditahan merupakan korban dari atasannya," paparnya.

Bila perlu, lanjutnya, rekanan, penyedia jasa dan pihaknya terkait lainnya harus diperiksa secara komprehensif. Jika hanya mereka berdua yang ditahan, muatan politisnya sangat kental. Karena pihak terkait lainnya tidak tersentuh sama sekali oleh hukum. Disebutkan pula, negara merupakan sebuah organisasi dan organisasi membutuhkan kerja kolektif. Dia meyakini, bahwa yang bertanggung jawab dan bersalah mengenai kasus macan ini bukan mereka berdua tapi ada pihak lainnya.

"Jika hanya mereka berdua, makan penegakan hukum tidak adil," tandasnya
Aab juga meminta penegak hukum bisa melakukan pengusutan kasus ini hingga benar-benar tuntas dan tidak pandang bulu. Supremasi hukum harus ditegakan setegak-tegaknya. Agar hukum didaerah ini bisa berjalan dengan baik. "Pengungkapan kasus ini harus dilakukan dengan tuntas, semua pihak yang terkait harus diproses. Hukum harus ditegakan dengan adil bagi semua warga negara. Agar dalang dibalik kasus ini bisa ditangkap," harapnya. (asy)

Bawang Mahal, Penjualan Daging Sepi di Pasar Anyar Cikampek

CATEGORY: |
0
CIKAMPEK, RAKA - Memasuki hari kesepuluh bulan suci Ramadhan, harga bawang putih masih melambung tinggi. Tidak ada tanda-tanda penurunan harga bawang tersebut. Saat ini, harga satu kilogram bawang putih berkisar Rp 14 ribu. Harga tersebut naik 100 persen dari harga sebelumnya yang hanya sebesar Rp 6000 per kilogram. Hal tersebut dikatakan oleh pedagang di Pasar Anyar Cikampek, Ida (23), saat ditemui RAKA, Senin (31/8) siang. Menurutnya, saat ini tidak banyak barang kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan.

Selain bawang putih, hanya gula merah dan gula pasir yang mengalami kenaikan. Di luar itu, tidak ada barang kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan. Untuk gula pasir, kini dijual dengan harga Rp 9.800 per kilogram dan untuk gula merah dijual dengan harga Rp 9.000 perkilogram. "Sebelumnya harga gula pasir dan gula merah hanya sebesar Rp 8.000. Untuk harga kebutuhan yang lainnya tidak terjadi kenaikan, seperti minyak goreng, harganya tetap stabil," terangnya.

Namun Ida menyesalkan, naiknya harga kebutuhan pokok tersebut tidak dibarengi dengan naiknya daya beli masyarakat. Menurutnya, daya beli masyarakat masih rendah, sehingga pasar masih terlihat sepi. Lonjakan pembeli, diakuinya terjadi sehari sebelum puasa tiba, setelah itu pembeli kembali berkurang. Pengunjung pasar sama halnya dengan hari-hari biasa, tidak ada perbedaan yang mencolok. "Kemungkinan pembeli akan meningkat menjelang lebaran dan biasanya harga sembako juga ikut naik. Karena pada saat itu kebutuhan masyarakat meningkat," paparnya.

Berbeda dengan bawang putih, gula pasir dan gula merah, saat ini harga daging sapi tidak mengalami kenaikan. Dikatakan pedagang daging di pasar Cikampek, Nunu (27), harga daging masih stabil, tidak terjadi kenaikan harga. Saat ini, daging sapi dijual dengan harga Rp 58 ribu perkilogram. Sementara untuk daging sapi tetelan dijual dengan harga Rp 45 ribu perkilo dan harga babat Rp 25 ribu per kilo. "Harga sapi dari sejak masuk bulan puasa hingga sekarang tidak terjadi kenaikan, harga masih stabil. Stok daging juga cukup banyak," paparnya.

Dia melanjutkan, walaupun harga daging sapi tidak mengalami kenaikan, tapi daya beli masyarakat masih rendah. Diperkirakannya, lonjakan pembeli daging sapi akan meningkat pada H-3 menjelang lebaran. Pasalnya, kebutuhan masyarakat pada saat itu meningkat. Menurutnya, pada saat itu juga harga daging sapi akan meningkat, tapi kenaikannya tidak akan terlalu besar. "Biasanya lonjakan pembeli tiga hari menjelang lebaran dan harganya pun biasanya naik. Tapi kenaikannya tidak terlalu besar, paling harganya juga menjadi Rp 60 ribu per kilonya. Sekarang mah pembeli masih sepi," keluhnya. (asy)

Parkir Motor Tutup Jalan di depan Pasar Anyar Cikampek, Warga Minta Disediakan Lahan Parkir

CATEGORY: |
0
TUTUP JALAN: Hampir separuh badan jalan di depan Pasar Anyar Cikampek, habis digunakan lahan parkir dan para pedagang kaki lima. Akibatnya, kendraan sulit melaju di kawasan tersebut.

CIKAMPEK, RAKA - Parkir motor di Pasar Anyar Cikampek, tidak tertata dengan rapih. Pasalnya, motor yang diparkir di sekitar pasar tersebut nyaris menghabiskan badan jalan.
Akibatnya, lalulintas di sekitar pasar menjadi terhambat, bahkan sering menimbulkan kemacetan.

Saat ini badan jalan menjadi sempit, terutama untuk kendaraan roda empat, sangat kesulitan untuk melintas di jalan tersebut. Hal itu dikeluhkan para sopir angkot Cikampek-Purwakarta, Nana (29), saat ditemui RAKA, Senin (31/8) siang. Menurutnya, ia tidak pernah menarik ataupun menurunkan penumpang di dalam Terminal Cikampek. Soalnya akses jalan menuju terminal sebagian telah tertutup oleh pedagang kaki lima (PKL), ditambah lagi, jalan sering digunakan tempat parkir motor pengunjung pasar. D

engan jalan yang menyempit, dia kesulitan untuk menjalankan mobilnya. Lantaran hawatir menabrak PKL ataupun motor yang diparkir, dia memutuskan untuk tidak memasukan mobilnya ke Terminal Cikampek. "Kondisi jalannya sangat sempit karena PKL dan parkir motor terlalu merangsek ke badan jalan. Saya kesulitan untuk masuk ke terminal, hawatir menabrak PKL atau pengendara lainnya," paparnya.

Kemacetan paling parah, lanjutnya, ketika pukul 04.00 wib pagi. Mobil tidak bisa masuk ke jalan tersebut, karena jalan dipenuhi oleh pedagang dan masyarakat yang membeli kebutuhan di pasar tersebut. Menurutnya, akses jalan tersebut harus dirapikan, supaya laju kendaraan di sekitar pasar anyar menjadi lancar dan terlihat rapi. Pemerintah harus melakukan pembenahan dengan baik, agar masyarakat merasa nyaman ketika mengunjungi Cikampek. "Sekarang hanya sekedar untuk melintas ke terminal juga sulit, soalnya badan tertutup oleh pedagang dan dijadikannya lahan parkir," harapnya.

Sama halnya dengan Nana, pengunjung Pasar Cikampek, Ika (35) mengatakan, dia kesulitan untuk berjalan kaki di jalan menuju terminal. Kendaraan yang melintas sangat padat, mobil, motor maupun becak melintas di jalan yang sama. Sementara trotoar yang diperuntukan bagi pejalan kaki telah dipenuhi oleh PKL. Sehingga pejalan kaki kesulitan untuk berjalan, bahkan jika tidak berhati-hati bisa bertabrakan dengan kendaraan.

"Dulu mah Cikampek tidak seperti ini, sekarang mah hanya untuk berjalan kaki juga sangat sulit. Bukan berdesak-desakan dengan pejalan kaki lain, melainkan berdesak-desakan dengan kendaraan," terangnya. Dia berharap, Cikampek bisa segera dibenahi, supaya lalulintas tidak amburadul. Lahan parkir juga perlu disiapkan untuk masyarakat yang berkunjung ke Pasar Cikampek. Jika lahan parkir disiapkan, masyarakat tidak akan memarkirkan motornya di badan jalan seperti ini.

Dengan begitu, lalulintas di Cikampek akan menjadi teratur. "Sebagian badan jalan telah habis dipergunakan untuk tempat parkir dan PKL. Tapi kalau tidak di sini masyarakat kesulitan untuk menyimpan motornya karena tidak ada tempat parkir lainnya. Mudah-mudahan kedepan tempat parkir tidak ditempatkan di sini," harapnya Sementara itu, Camat Cikampek Rochuyun A Santosa mengatakan, dia tidak menafikan masyarakat selalu mengeluhkan kondisi akses jalan menuju terminal yang sempit dan meminta segera diperbaiki. Tapi upaya perbaikan tersebut belum bisa direalisasi secepatnya.

Pasalnya pembangunan pasar tersebut masih terkendala perizinan dan persyarakat yang mesti dipenuhi. Konsep pembangunan pasar tersebut sudah dibuat, termasuk mengenai tempat parkirnya. "Sudah ada investor yang menanamkan modalnya untuk membangun pasar di Cikampek, tapi sekarang masih terkedala perizinan dan persyaratan yang mesti dipenuhi. Pasar yang akan dibuat semi modern, melihat konsep yang dibuat sangat bagus. Untuk perparkiaran yang sekrang dikelola oleh pengelola pasar," paparnya. (asy)

Remaja Hidupkan Masjid di Jalan Raya Klari-Cikampek

CATEGORY: |
0
KLARI, RAKA - Ikatan Remaja Masjid (Irema) Al Mujahidin yang berada di Jalan Raya Klari-Cikampek, tepatnya di daerah Kosambi, Klari, pada Ramdhan ini setiap harinya mengisi kegiatan Ramadhan di mesjid tersebut.Hal ini dilakukan untuk menghidupkan nuansa Ramadhan. Pasalnya mesjid merupakan salah satu sarana beribadah dan pusat keilmuan bagi umat Islam. Jika mesjid sepi dari kegiatan keagamaan merupakan sebuah ironi. Hal tersebut dikatakan pengurus Irema Al Mujahidin, Deni (15), Senin (31/8) siang.

Menurut remaja kelas 1 SMK Arrohmah Kosambi ini, dari pada puasa diisi dengan hal-hal yang tidak berguna dan tidak mendatangkan pahala, lebih baik waktu puasa dihabiskan di masjid. Banyak aktifitas yang bisa menjadi ibadah bila dilakukan di mesjid semisal i'tikaf. Sementara di luar, godaan puasa sangatlah berat, mulai dari godaan pandangan hingga godaan untuk membatalkan puasa. Agar lebih terjaga, lebih bagus waktu dihabiskan di dalam mesjid. "Setiap pulang sekolah, saya dan rekan lainnya langsung ke mesjid. Untuk melakukan i'tikaf ataupun ibadah lainnya," paparnya.

Pengurus Irema lainnya, Hasan (17) menambahkan, kegiatan ini merupakan inisiatif dari Irema Al Mujahidin untuk memakmurkan mesjid pada bulan puasa. Supaya nuansa Ramadhan lebih terasa, Irema menginisiasi untuk melaksanakan tadarusan. Tadarusan itu sendiri, dilaksanakan setelah dilaksanakan shalat tarawih, dengan cara bergiliran hingga waktu sahur tiba. Antusiasme para remaja setempat cukup bagus, setiap malam selalu ramai. "Puasa ini harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan mempertebal keimanan kita. Supaya ketika Ramadhan berlalu ada nilai positif yang didapat," paparnya.

Menurutnya, pergaulan generasi muda saat ini sudah jauh dari agama. Rokok dan minuman keras sudah akrab disebagian kalangan remaja. Hal tersebut, membuatnya miris. Pasalnya barang-barang tersebut tidak akan membawa kemanfaatan bagi kehidupan manusia, malah lebih merugikan. Agar tidak terjerumus pada hal yang dilarang oleh agama, lanjutnya, pendidikan keagamaan harus diperdalam oleh para remaja. "Pendidikan agama merupakan salah satu benteng agar tidak melakukan perbuatan maksiat.

Mendekatkan diri pada Allah dan bergaul dengan orang-orang shaleh merupakan salah satu cara lainnya agar tidak terjerumus pada perilaku yang dilarang agama," pungkasnya. Hal senada juga, dikemukakan remaja lainnya, Ramdhani (16). Menurutnya, pergaulan generasi muda saat ini sudah cenderung bebas, untuk itu, perlu ditanamkan kembali nilai-nilai keagaam pada remaja supaya tidak terjerumus pada hal yang dilarang agama.

Dia mengatakan, banyak manfaat yang diambil ketika memakmurkan mesjid pada Ramadhan. Selain mendapatkan pahala dan ibadah puasa menjadi terjaga, juga didapatkan kenikmatan silaturahmi. "Setiap hari kami melakukan buka bersama dengan remaja lainnya. Di sini kenikmatan Ramadhan didapat. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini, memotivasi remaja lainnya untuk bisa datang ke masjid dan melakukan ibadah di sini. Agar generasi muda kedepan bisa taat pada agamanya," harapnya. (asy)

Dishub Jawa Barat Galang Koordinasi

CATEGORY: |
0
Menjelang mudik Lebaran tahun ini, Dinas Perhubungan Jawa Barat telah menggalang kooordinasi lintas stakeholders diantaranya dengan pihak kepolisian, instansi Departemen Pekerjaan Umum, Organda dan Dishub kota/kabupaten.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Dodi Cahyadi, Senin (31/8), dalam keterangannya kepada wartawan. Menurutnya, seluruh instansi tersebut, berdasarkan hasil pertemuan yang dilaksanakan beberapa waktu lalu sudah menyatakan kesiapannya dalam menghadapi mudik Lebaran tahun ini.

Dishub Jabar, jelas Dodi, dalam rangka pengamanan mudik Lebaran siap mendukung program pihak kepolisian yaitu Operasi Ketupat Tahun 2009. Untuk mendukung kegiatan tersebut, sebanyak 3.000 personil dari Dishub sudah disiapkan. Personil tersebut, masing-masing berasal dari Dishub Propinsi Jabar dan Dishub Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Jabar.

Di sisi lain, moda angkutan sebanyak 4.000 lebih yang meliputi AKAP dan AKDP juga sudah disiapkan. Sementara itu, untuk jembatan timbang dari H-7 sampai H+7 tidak akan dipergunakan untuk dilalui kendaraan bermotor, jembatan timbang dalam kurun waktu tersebut akan dipergunakan untuk tempat istirahat.

Lanjut Dodi, dalam akhir keterangannya mengungkapkan, antisipasi pengamanan mudik lebaran dimaksudkan untuk memberikan rasa nyaman khususnya kepada para pemudik, yang diperkirakan akan mengalami kenaikan antara 3% sampai 5% atau sebanyak 1,9 juta orang. (jb)

Kawasan wisata Danau Cikelor

CATEGORY: |
0
DIAWASI POLISI: Kawasan wisata Danau Cikelor sebelumnya direncanakan bakal TPST yang kerap menjadi lokasi ajang balap liar kini dijaga ketat aparat kepolisian Dengklok. Tampak Wakasek Rengasdengklok Iptu Endang Sutisna melakukan pengawasan sekitar lokasi. (get)

Bidan Cilebar Tolak Layani Gakin

CATEGORY: |
0
CILEBAR, RAKA - Bidan di Kecamatan Cilebar melanggar kesepakatan kerjasama dengan Paraji setempat. Dengan dalih sibuk, bidan tidak melayani warga gakin (keluarga miskin), akhirnya hanya seorang Paraji saja yang bekerja sendiri melakukan persalinan.

Sesuai ketentuan Dinas Kesehatan, persalinan bagi ibu hamil dilakukan oleh bidan, sedangkan Paraji hanya membantu bidan. Hal ini dilakukan karena bidan melakukan persalinan sesuai prosedur medis yang tentukan, sedangkan Paraji dianggap kurang mematuhi kriteria kesehatan ibu dan bayi. Namun, beda bagi beberapa bidan di Cilebar, mereka enggan melakukan persalinan warga, sehingga Paraji bekerja seorang diri.

Sesuai perjanjian, jika Paraji melakukan persalinan tanpa memberi tahu bidan setempat, maka Paraji itu akan dikenakan sanksi dan didenda sejumlah uang. Namun begitu, hal ini tidak berlaku di Cilebar, karena yang melanggar adalah bidannya yang tidak mau melakukan persalinan warga gakin. Beberapa bidan yang tidak hadir bersama Paraji saat persalinan ini berdalih sibuk, tidak ada di rumah, bahkan sulit dihubungi via handphone. Kasak-kusuk diketahui, ternyata bidan enggan melayani warga gakin.

Seorang Paraji warga Dusun Sumberjati, Desa Pusakajaya Selatan, Kecamatan Cilebar, Uni (50) menjelaskan, ia terkadang bingung jika para bidan sulit dimintai bantuannya untuk persalinan ibu hamil. "Kalau kita melanggar, yaitu melakukan persalinan tanpa memberitahu bidan, saya kena sanksi Rp 300 ribu kepada bidan, tetapi apabila bidan yang melanggar mereka hanya mengatakan maaf tanpa dikenakan sanksi apapun," jelasnya. Kesepakatan ini, lanjutnya, harusnya tidak hanya berlaku untuk bidan, sehingga jika Paraji tidak didampingi bidan, para bidan ini malah menuntut dan membuat posisi Paraji jadi sulit setelah bidan menyatakan Paraji kena sanksi.

Akibat bidan Cilebar tidak mau menolong gakin, banyak dari ibu hamil memilih persalinan di luar Kecamatan Cilebar dibanding melalui bidan desa yang terkesan bertele-tele ketika akan membantu persalinan. Kepala UPTD Puskesmas Cilebar, Dr. Cucu saat ditanya via handphone menjelaskan, pihaknya akan menindak bidan yang tidak melaksanakan kewajibannya. Untuk itu, para bidan yang disebut-sebut akan ditarik ke Puskesmas dan sebagai gantinya akan ditugaskan bidan desa lainnya usai lebaran nanti. "Untuk sementara, warga boleh meminta bidan mana saja untuk membantu persalinan," ujarnya.

Kepala Desa Pusakajaya Selatan, Mintra Hendra berharap pengganti bidan desa yang di tarik ke Puskesmas diharap segera diganti lagi, karena masyarakat banyak yang sedang mengandung dan sebagian akan melahirkan pada bulan ini. Kades khawatir jika Kepala Puskesmas tidak sigap, akan mempersulit warga mencari bidan. Selama bidan tidak mau melayani gakin, kata Kades, Paraji harus bebas dari sanksi, karena Paraji bekerja tanpa pulah-pilih pasiennya, kebanyakan Paraji bekerja karena kedekatan emosional sebagai tetangga yang harus saling membantu. (spn)

PKL Dengklok Urung Dirazia, Diberi Waktu Sampai Lebaran

CATEGORY: |
0
RENGASDENGKLOK, RAKA - Pedagang Kaki Lima (PKL) Rengasdengklok kini boleh bernapas lega. Pasalnya, hingga lebaran mendatang tidak ada rencana untuk melakukan penertiban. Kelonggaran yang diberikan pemerintah setempat ini berakibat membengkaknya jumlah PKL dua tiga pekan menjelang lebaran di Pasar Rengasdengklok. Seperti diungkapkan Asep Kembung (30) pedagang Pasar Rengasdengklok kepada RAKA, Senin (01/9) ditemui dilapaknya.

Menuurutnya, semenjak digelarnya musyawarah mufakat antara PKL dan petugas penertiban setempat, tidak ada kabar tentang adanya penertiban PKL diwilayah tempatnya berjualan. Dengan begitu, diharapkan hal ini bisa berlangsung hingga lebaran tiba. "Setelah kami beserta petugas penertiban, menggelar musyawarah terakhir kali, tampaknya, keluhan dan permasalahan kami bisa didengar dan ditanggapi positif oleh para petugas penertiban. Buktinya mereka mengurungkan niat razia penertiban yang merupakan program pemerintah kabupaten, "jelasnya.

Diterangkannya, keluhan dan permasalahan lebih tertuju kepada kebutuhan hidup yang semakin meningkat karena PKL juga merupakan elemen masyarakat. Maka dari itu, jika penertiban terjadi sekarang ini PKL sebagai masyarakat akan sangat terhimpit. Dan itu, akan menjadi beban tambahan untuk pemerintah. "Dengan batalnya penertiban ini juga merupakan tindakan bijak pemerintah untuk mengurangi beban hidup masyarakat terutama PKL. Namun begitu, kami (PKL) tidak seenaknya saja menerima kebijakan itu. Disisi lain PKL terus meningkatkan Kebersihan dilapaknya masing masing, "terangnya.

PKL lainnya, Ridwan (27), pedagang timun suri ini menyatakan rasa simpatinya terhadap kebijakan Pemerintah. Namun ditambahkannya, bahwa pihaknya hanya berjualan semenjak jelang ramadan tiba. Namun demikian, pihaknya tidak menampik jika kehadirannya menambah jumlah PKL Rengasdengklok termasuk PKL lainnya yang satu profesi sebagai pedagang musiman.

Akibat dari itu, PKL Rengasdengklok terus melebarkan lokasi lapaknya mulai sepekan lalu. "Seperti pemandangan sebelumnya, lapak di pusat Pasar Tradisional memang tidak nampung lagi. Maka terpaksa kami mengelar lapak di pinggiran kota Rengasdengklok seperti sekarang ini dipinggiran jalan mulai dari PJT II rengasdengklok Hingga 2 kilometer ke arah pedesaan, seperti di Desa Kalanganyar, Kecamatan Kutawaluya, "ungkapnya. (get)

Warga di wilayah jalur Tanjung pura - Rengasdengklok Cemaskan Lonjakan Tarif Angkutan

CATEGORY: |
0
RENGASDENGKLOK,RAKA - Lonjakan penumpang pengguna jasa transportasi angkutan umum diprediksi bakal terjadi di wilayah jalur Tanjung pura - Rengasdengklok, mulai awal pekan depan. Pasalnya, kenaikan lonjakan penumpang sering membuat masyarakat cemas dengan adanya kenaikan tarif angkutan.

Makanya, masyarakat meminta Dinas Perhubungan maupun Organda agar ikut serta meminimalisir kecemasan masyarakat. Sekarang ini tarif angkutan yang diberlakukan angkutan Umum untuk jalur Tanjung pura- Rengasdengklok masih stabil Rp 4000. biasanya jika terjadi lonjakan penumpang mendekati pertengahan ramadhan tarif penumpang bisa mencapai Rp 5000.

Hal itu dikatakan warga Dusun Bakan Tengah Desa Karya Sari Kecamatan Rengasdengklok, Jaenal (22) kepada RAKA, Senin (31/8) dilingkungan terminal Rengasdengklok yang terbengkalai. Menurutnya, kenaikan tarif bisa saja terjadi mulai dari pertengahan Ramadhan. Menyusul, tingginya lonjakan penumpang pengguna angkutan umum. "Meningkatnya lonjakan penumpang biasanya akibat tingginya aktifitas masyarakat mendekati hari raya lebaran. Namun, biasanya kenaikan lonjakan yang paling signifikan terjadi pada saat memasuki liburan Hari raya, "katanya.

Diterangkannya, Kenaikan tarif yang diprediksi bakal terjadi, sering kali mengundang kecemasan masyarakat terutama para pengguna angkot. Sebab, jika kenaikan tarif untuk jalur tanjungpura-rengasdengklok terjadi. Maka, masyarakat sering dirugikan dengan tarif yang sering diberlakukan sepihak oleh para pengusaha angkutan yang mewajibkan membayar tarif jauh dekat tetap sama. "Bagaimana tidak merugi jika kami menumpang dengan jarak dekat. Sedangkan tarif yang harus dibayar disamakan dengan tarif yang menumpang jarak jauh.

Sebagai contoh, warga Desa Karyasari yang terletak diantara (pertengahan) jalur Tanjungpura-Rengasdengklok yang terbiasa dengan tarif Rp1000, harus membayar tarif jarak jauh sebesar Rp 5000. meskipun sopir sering memberikan konpensasi menurunkan tarif Rp 4000 karena merasa tidak enak. Dijelaskannya, disisi lain, lonjakan penumpang yang berakibat kenaikan tarif secara sepihak oleh para pengusaha Angkutan. Memang dianggap suatu kewajaran melihat kinerja para sopir yang semakin meningkat (lembur). Namun begitu, pemberlakuan tarif jarak Jauh dekat disamakan kerap membuat para sopir dan penumpang beradu mulut.

Bahkan tidak menutup kemungkinan bisa menyebabkan pertikaian yang sangat tidak diinginkan terjadi, apalagi hingga menimbulkan korban. Warga lainnya, Abo (37) selaku karyawan perusahaan swasta yang biasa menggunakan angkutan umum untuk berangkat kerja membenarkan hal itu. Maka Dari itu, diharapkannya, agar Dinas Perhubungan maupun Organda selaku penanggungjawab pada pengadaan jasa tranportasi Angkutan umum. Bisa ikut serta memberikan himbauan atau pantauan mulai dari sekarang ini.

Dengan begitu, kecemasan masyarakat terhadap kenaikan tarif yang bisa saja dilakukan secara sepihak oleh oknum pengusaha angkutan umum ke depan, tidak bakal terjadi.
"Kami harap Dinas perhubungan maupun Organda atau para pengusaha angkutan umum itu sendiri. Bisa saling bekerja sama untuk menghadapi lonjakan penumpang yang disinyalir terjadi setiap tahunnya pada pertengahan Ramadhan. Supaya tidak menjadi keluhan bagi kalangan masyarakat khususnya penguna angkot.(get)

Cikunir Perlu Koperasi

CATEGORY: |
0
DANA PNPM harus dapat digunakan sebagian untuk kembali membangunkan sebuah koperasi guna membantu para pekerja yang bergerak di bidang pertanian. Selain digunakan untuk pembangunan Fisik. Karena, selama ini yang dikhawatirkan dana PNPM akan digunakan seenaknya tanpa ada istilah dana bergulir.

Hal itu diungkapkan Kepala Dusun Cikunir, Desa Pusaka Jaya Selatan, Kecamatan Cilebar, Iding Harun kepada RAKA, Senin (31/8), ditemui dilingkungan Kantor Desa. Menurutnya, karena dana ini diperuntukan untuk memberdayakan masyarakat. Maka salah satu wadah yang tepat agar dana tersebut tidak mandeg harus mengadakan sebuah koprasi yang bisa membuat dana itu bisa bergulir.

Kata Kadus, selama ini diwilayah Kecamatan Cilebar belum ada koperasi seperti yang digagasnya. Padahal, dari semenjak dahulu kemampuan Koperasi sebagai wadah yang bisa membantu masyarakat adalah sebuah koprasi. Karena, sampai sekarang ini, khususnya diwilayah pelosok seperti diwilayahnya. Masyarakat belum seluruhnya mengerti dengan penggunaan Bank sebagai wadah yang mampu dimintai bantuan Modal.

Dijelaskan Kadus, tidak sedikit masyarakat dipelosok yang akhirnya beralih pada rentenir. Pasalnya, terang dia, hal itu akibat kurang pahamnya sumber daya Masyarakat dipelosok dengan segala persyaratan jika meminta bantuan modal ke Pihak Bank. Padahal, pengajuan bantuan pada rentenir biasanya, kelak akan berbalik merugikan masyarakatnya sendiri. Dengan jumlah bunga yang dipatok pihak rentanir. karena terbilang sangat tinggi untuk masyarakat Pelosok yang berpenghasilan tidak menentu.

Maka dari itu, kadus menghimbau, jika dana PNPM tersebut telah dicairkan. Sebaiknya bisa dimanfaatkan dengan mengulirkannya dana melalui wadah( Koperasi) yang bisa dipercaya dan terorganisir dengan baik, seperti waktu dulu. Sebab, jika secara langsung diserahkan pada masyarakat. Akan timbul rasa seenaknya pada penggunaannya dengan alibi membandingkan dengan para koruptor yang telah mengunakan dana pemerintah seenaknya, seperti uang pribadi. (get)

Ngabuburit TPST Cikelor

CATEGORY: |
0

RENGASDENGKLOK, RAKA - Selama puasa, banyak warga pesisir ngabuburit di pantai wisata. Sementara, warga Rengasdengklok menghabiskan waktu menjelang berbuka puasa di TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) Cikelor, Desa Amansari. Banyak juga diantara muda-mudi yang 'kongkow' di stiap jembatan sungai, sebagian lainnya hanya jalan-jalan.

Sekitar jam 17.00 WIB, sejam sebelum waktu berbuka, hampir ruas jalan dipadati warga yang sekedar jalan-jalan santai dengan motor dan sepedanya. Diantara mereka menuju lokasi pantai wisata, tugu Proklamasi, Candi Jiwa dan TPST Cikelor. "Selain menunggu buka puasa, ngabuburit ini waktu tepat ketemu temen-temen dan kumpul bareng, meski beberapa menit sebelum beduk kita pulang ke rumah masing-masing," celetuk Pandi (18) yang ngabuburit di TPST Cikelor, Senin (31/8) sore.

Diketahui, TPST Cikelor, di Desa Amansari, Kecamatan Rengasdengklok ini jadi lokasi ngabuburit sejak lama, lokasi ini semakin menjadi daya tarik masyarakat setelah tahun 2006, ketika TPST ini mulai dibangun untuk jadi tempat penampungan sampah dari Jakarta. Pada tahun 2006 itu, proyek TPST ditolak warga hingga akhirnya ditutup Pemda Karawang. Dan kini, sisa-sisa pembangunan TPST ini jadi lokasi yang unik untuk dikunjungi, terlebih untuk ngabuburit.

Di tempat terpisah, Pantai Wisata Samudra Baru, Desa Sungaibuntu, Kecamatan Pedes pun jadi sasaran warga sebagai lokasi ngabuburit yang asik. Deburan ombak kecil, pasir pantai dan saung-saung yang sengaja dibuat untuk pengunjung membuat pantai wisata ini tampak mempesona, mampu menghilangkan lapar-dahaga sesaat sebelum beduk Maghrib tiba. Sebagian warga ada yang berbuka puasa di pantai ini, karena beberapa warung memang sengaja menyediakan ta'jil bagi yang puasa, sedangkan sebagian warga lainnya memilih berbuka di rumah.

Hal sama terjadi di obyek wisata pantai Tanjungpakis, Kecamatan Pakisjaya, Pantai Pisangan, Kecamatan Cibuaya, lokasi TPK (Tambak Pandu Karawang) dan beberapa pesisir pantai lainnya, mengingat di sepanjang pantai utara Karawang banyak panorama alam pantai yang indah, meski deburan ombaknya kecil dan pasirnya berlumpur. Namun begitu, warga Karawang ini sangat menyukai potensi-potensi alam yang ada di sekitarnya, bahkan mereka ingin mengembangkan supaya pantai dekat pemukiman mereka bisa menjadi obyek wisata alam. (spn)

Fatwa MUI Kabupaten Purwakarta Pro - Kontra Pekerjaan Mengemis, Haram Hukumnya Jika Hasilnya Untuk Maksiat

CATEGORY: |
0
SEORANG pengemis memanfaatkan lampu merah untuk melakukan aksi minta-mintanya di perempatan lampu merah Purwakarta.

SEMUA agama mengajarkan untuk saling sayang menyayangi. Tanpa terkecuali menyayangi pengemis. Banyak faktor yang membuat mereka mengemis. Termasuk ketidakmampuan pemerintah mengayomi mereka. Hal inilah yang musti dicermati sebagai fenomena sosial yang terjadi saat ini.

Ketua Bidang Dakwah MUI Kabupaten Purwakarta KH. Abun Bunyamin malah menandaskan pihaknya tidak bisa mengeluarkan fatwa haram terhadap kegiatan mengemis. "Haram hukumnya jika dengan mengemis hanya sekedar untuk mencari penghasilan yang di gunakan untuk berjudi atau maksiat," ucapnya. Tetapi permasalahan tentang pengemis di Indonesia sangat kompleks.

Permasalahan ini akan terus terjadi di saat pemerintah belum bisa mensejahterakan rakyatnya. "Mengemis itu hukumnya haram tetapi jika profesinya mengemis itu hanya sekedar mencari keuntungan yang akan digunakan untuk modal judi atau berbuat maksiat. Namun, MUI Kab. Purwakarta tidak mudah mengatakan bahwa mengemis itu haram, karena persoalan mengemis di Indonesia bisa di kategorikan halal dan tercela atau haram di lihat dari konteksnya," terangnya.
Bagi masyarakat yang hidup di negara yang belum maju persoalan mengemis menjadi solusi.

Mereka yang terus menganggur, tidak memiliki penghasilan, tanpa memiliki kesempatan untuk bekerja padahal meraka harus menyambung hidup atau memberi nafkah keluarganya maka profesi mengemis menjadi wajar. "Tetapi jika orang yang masih memiliki badan yang kuat serta memiliki banyak kesempatan namun tidak memiliki keinginan dan melakukan pekerjaan dengan mengemis adalah perbuatan yang tercela, sedangkan bagi orang melakukan pekerjaan sebagai pengemis dan penghasilannya di gunakan untuk berjudi atau maksiat itu bisa di sebut haram," tandasnya.

Menurut Pimpinan Yayasan Al-Muhajirin Purwakarta ini, negara Indonesia bukan negara miskin namun negara yang belum bisa mensejahterakan rakyatnya sehingga MUI tidak bisa menfatwakan jika pebuatan mengemis itu haram. "Negara Indonesia bukanlah negara yang yang miskin tetapi negara RI juga belum bisa mensejahterakan rakyatnya sehingga persoalan ini akan terus terjadi, jika masyarakat memang sangat membutuhkan nafkah sekedar untuk menyambung hidupnya maka perbuatan ini bisa di anggap wajar, sehingga permasalahan ini harus di carikan solusi," terangnya.

Menyikapi menjamurnya profesi mengemis di negara Indonesia merupakan kewajiaban pemerintah ntuk mencarikan solusi, pemerintah melalui instansi sosialnya untuk melakukan pembinaan terhadap kaum pengemis, dan orang yang kaya harus mengeluarkan sedikit hartanya karena di dalamnya terdapat hak untuk orang yang miskin. Profesi pengemis tidak hanya ada di negara RI saja, di Arab saudi dan negara maju lainnya profesi pengemis itu masih banyak.

"Pengemis merupakan orang yang harus mendapatkan keadilan, diantara harta orang-orang kaya terdapat hak orang miskin. Untuk mengatasi menjamurnya pengemis, maka pemerintah harus mencarikan solusinya, mereka bisa di berikan pembinaan sehingga memiliki keterampilan dan profesi yang lebih layak, "Ujarnya seraya mengatakan, Persoalan ekonomi dan pendidikan lanjut Abun, adalah persoalan kursial yang di hadapi negara ini, banyak masyarakat beranggapan dengan mengemis menjadi suatu profesi, padahal masih banyak profesi yang lebih baik.

"Sudah semestinya permasalahan tentang mengemis ini menjadi perhatian pemerintah, rendahnya tingkat perekonomian dan sumber daya manusia menyebabkan masyarakat memilih profesi sebagai pengemis. Nabi Muhammad mencontohkan prilaku yang mulia, bahwa dengan kedatangan seorang pengemis merupakan kesempatan untuk berbuat kebaikan dan tidak semestinya kedatangan mereka di sambut dengan pengusiran, tetapi mereka harus di beri pemahaman yang baik dan selalu di hargai," ujarnya. (sep)

LSM TOPAN RI Purwakarta Prihatinkan Korupsi

CATEGORY: |
0
SEBAGAI bagian dari masyarakat Kabupaten Purwakarta, Prilianto (34) yang juga bendahara LSM TOPAN RI mengaku miris dan kecewa dengan ulah beberapa oknum pejabat Purwakarta yang terlibat kasus korupsi. Ia menyampaikan prilaku korupsi merupakan penggerogotan pada karakter daerah selain mencoreng nama baik daerah.

"Saya juga tidak habis pikir. Sudah digaji dengan uang rakyat kok malah tidak pro rakyat. Kita ini kan bukan komoditi melainkan masyarakat yang perlu dibina, dibimbing dan tentunya disejahterakan," ucap Prilianto.

Sehubungan hal itu, dia berharap para penegak hukum dalam melihat hal ini perlu bersikap objektif. Jangan sampai, sambung dia, apa yang jadi kebenaran malah dibuat sebaliknya. "Tentunya ini jadi tugas para penegak hukum. Sebab, kalau penegak hukumnya mandul dipastikan Purwakarta bisa jadi sarang koruptor dan itu malah akan membuat Purwakarta semakin terpuruk, "tegasnya.

Meski demikian, tanpa mengurangi rasa hormat, Prilianto menyatakan sikap positif atas kinerja semua unsur terhadap sikap antisipatif prilaku korup di Purwakarta. "Salut buat mereka yang sudah bekerja keras untuk meminimalisir prilaku korup, ke depan hal ini harus didukung dan dilakukan semua kalangan masyarakat, "jelasnya.(rif)

Diseruduk Sedan Anggota DPRD Depok Tewas

CATEGORY: |
0
KORBAN TEWAS: Korban tewas Titandiono anggota DPRD Depok tengah di bersihkan lukanya di ruang Instalasi jenazah Rumah Sakit Tamrin Purwakarta oleh petugas instalasi. Korban menglami luka serius dibagian kepala hingga membuat nyawanya terenggut.

PURWAKARTA, RAKA - Seorang anggota DPRD Depok tewas mengenaskan dalam kecelakaan maut di Tol Cipularang KM 95,200 persis di daerah Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Senin (31/8). Sementara empat anggota dewan lainnya mengalami luka ringan.

Korban tewas adalah Titandiono (41) tewas seketika dengan luka serius di bagian kepala. Dihimpun keterangan, lima anggota DPRD Depok yang menaiki mobil Minibus KIA Travello tersebut terguling setelah ditabrak dari belakang oleh sebuah kendaraan sedan Honda City nopol B 2700 BD yang disopiri Matzen (35), warga Rt 06/03 Kelurahan Balekambang, Jakarta Timur.

Akibat kecelakaan yang merenggut nyawa itu, lima orang anggota DPRD Depok tersebut urung menghadiri pelantikan anggota DPRD Propinsi Jabar periode 2009-2014. Panit PJR gerbang tol Sadang, Ajun Komisaris Tugimin, mengatakan, kecelakaan yang menewaskan anggota DPRD Kota Depok itu berawal ketika Minibus Travello yang ditumpangi lima anggota DPRD Depok serta seorang sopir itu melaju dari arah tol Jakarta menuju Cipularang.

Persis di lokasi kejadian, dari arah belakang mobil KIA Travello itu melaju kencang sebuah sedan yang dikemudikan Matzen (35). Entah kenapa, tiba-tiba Honda City itu menabrak bagian belakang kendaraan yang ditumpangi para anggota dewan itu dan langsung membuat menabrak pembatas jalan dan oleng ke ke kanan jalan dengan posisi bagian roda mengarah ke samping dan memutar hampir 180 derajat kemudian berakhir dengan posisi bagian kepala mengarah ke utara (arah Jakarta, red).

Mobil Honda City yang menabrak bagian belakang mobil yang mengangkut rombongan anggota DPRD Depok itu bukanyna menghentikan laju kendaraan namun langsung melarikan diri ke arah gerbang tol Padalarang Barat. Namun, setelah anggota PJR mendapatkan laporan kecelakaan itu langsung mengontak petugas di gerbang tol Padalarang Barat dan berhasil memberhentikan mobil sedan tersebut.

"Mobil sedan itu sempat melarikan diri dan berhasil dihentikan didaerah gerbang tol Padalarang Barat,"tambah Tugimin. Salah seorang korban, kepada RAKA di UGD Rumah Sakit Tamrin Purwakarta, Amry Yusra dari PKS, mengatakan, kecelakaan itu berlangsung cepat dan tak diduga-duga. Ia yang saat itu duduk di bagian jok belakang sempat kaget dan hampir tak sadarkan diri karena benturan kendaraan sesaat ditabrak begitu terasa dan keras.

Sedangkan korban tewas Titandiono, kata Amry, pada saat kejadian duduk di jok yang sama bersama Busri dari PAN. "Saat kejadian, saya juga tidak begitu ingat karena sedang tertidur. Namun suara benturannya itu masih terasa. Ketika itu saya dan rekan-rekan lainnya hanya bisa menyebut nama Allah saja," katanya pendek. Korban luka lainnya diketahui bernama Marlin Agnes, dan Nuri. Masing-masing mengalami luka dibagian bahu dan kaki. Sementara lainnya hanya luka ringan.

"Kita ini dua rombongan menuju ke Bandung. satu rombongan jalan didepan kami Allhamdulillah selamat,"ucapnya seraya mengatakan akibat musibah kecelakaan itu, rombongan anggota DPRD Depok yang rencananya akan menghadiri pelantikan anggota DPRD Jabar menjadi batal. Sampai berita ini dibuat, para anggota DPRD Depok masih berada di Rumah Sakit Tamrin dan laka Polwil Purwakarta. Sementara korban tewas langsung di bungkusi kain kafan oleh petugas intalasi jenazah RS. Tamrin Purwakarta.(rif)

PMI Kab Purwakarta Ancam Tolak Pasien Gakin, Dinkes Belum Cairkan Dana Jamkesda 2,3 Miliar

CATEGORY: |
0
BUKTI tunggakan jamkesmas dan jamkesda yang belum dicairkan Dinkes. Akibat tunggakan pasien gakin terancam tidak bisa terlayani.

PURWAKARTA, RAKA - Belum cairnya klaim dana Jamkesda sebesar 2,3 milyar RSUD Bayu Asih yang diklaim ke Dinkes, berimbas pada pelayanan Palang Merah Indonesia (PMI) terhadap pasien pengguna kartu jamkesda maupun jamkeskin. PMI mengaku tidak memberikan pelayanan terhadap jenis pasien tersebut.

"Terpaksa kita pun sempat menstop permintaan darah selama satu bulan khususnya bagi pasien pengguna kartu Jamkesda dan Jamkeskin. Sebab belum cairnya, klaim bagi pasien ini cukup menggangu terhadap operasional kami, "kata Humas UTDC Palang Merah Indonesia Kab Purwakarta Sudaryono Kepada RAKA, kemarin.

Dikatakanya, saat ini hampir sekitar ratusan pasien pengguna kartu Jamkesda yang mengajukan permintaan darah atas pengajuan dari RSUD Bayu Asih Purwakarta. Jumlah itu mencapai 165 labu yang mulai terhitung pada bulan januari lalu. Pihaknya pun lanjut Sudayono, telah menyerahkan data tersebut meski hingga kini pencairan dana belum terealisasi. "Data ini pun sudah kita ajukan. Tapi, alasan rumah sakit karena memang belum dicairkannya dana klaim jamkesda, sehingga pembayarannya menjadi terhambat,"jelasnya.

Bahkan kata dia, pengajuan permintaan darah itu bukan hanya datang dari pasien pengguna kartu Jamkesda yang didanai oleh pemerintah Daerah. Melainkan pasien Jamkesmas yang nyatanya didanai oleh pemerintah pusat melalui Departemen kesehatan RI, juga belum dibayarkan. Meskipun demikian, ia sendiri mengaku cukup heran dengan keterlamabatan itu, lantaran sejumlah daerah lain telah dilakukannya pembayaran.

"Pasien Jamkesmas sendiri cukup banyak, yakni mencapai 226. Tapi kenapa, khusus pasien ini di wilayah lain tidak ada keterlambatan,"katanya. Sehingga kata Sudaryono, jika keadaan ini terus berlanjut dimungkinkan akan terkendala terhadap pelayanan pemenuhan kebutuhan darah khususnya bagi pasien pengguna kartu Jamkesda maupun jamkeskin. Sebab bagaimanapun PMI yang merupakan lembaga yang berdiri sendiri ini mengandalkan biaya operasional dari para pasien.

"Memang cukup dilematis dengan keadaan ini, sebab disisi lain kita juga harus memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan, tetapi kondisi ini jelas cukup menggangu dalam pelayanannya,"tandas dia. Dikatakanya, per satu labu darah, si pasien harus menggantinya dengan harga Rp 185.000. Harga itu berlaku bagi pasien yang menggunakan kartu jamkesda ataupun jamkeskin. "Beruntung saat ini, operasional kita masih terbantu dengan pasien umum. Artinya, penggantian harga darah ini pun bisa digunakan untuk biaya operasional PMI,"ucapnya.

Sebelumnya, belum dicairkannya ini membuat anggota DPRD Purwakarta dari Fraksi Amanat Nasional (PAN) Dadang Sudirman mendesak agar pemerintah setempat segera mencairkan klaim dana jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) dari RSUD Bayu Asih Purwakarta yang diajukan ke Dinas Kesehatan setempat sebesar 2,3 Milyar. Sebab belum cairnya dana itu pun dikhawatirkan bukan hanya akan mengganggu pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara umum. Tapi lebih dari itu, akan berdampak pada kurang optimalnya pelayanan kesehatan gratis khususnya bagi masyarakat miskin di Purwakarta. (ton)

Warga Cipancur Tuntut Tutup Galian C

CATEGORY: |
0
PURWAKARTA, RAKA - Akibat rusaknya jalan desa di Kampung Sepanjati, Desa Cipancur, Kecamatan Cibatu, Purwakarta. Sekitar ratusan kepala keluarga yang bermukim di kawasan itu menuntut agar lokasi galian C di Kampung tersebut segera ditutup. Pasalnya, truk-truk pengakut tanah milik perusahaan atas nama PT SP pengekpolitasi tanah dianggap makin memperparah kondisi jalan. Bahkan, perusahaan juga dituding telah melanggar kesepakatan awal.

Kepala Desa Cipancur, Jejen Setiawan yang ditemui Senin (31/8), membenarkan adanya keinginan warganya untuk meminta galian C dikawasan ini segera ditutup. Bahkan untuk menindaklajutinya, serta meredam keresahan masyarakat yang mulai memuncak, pihaknya sudah berinsiatif membuatkan palang portal menuju lokasi penggalian. "Saat ini masyarakat memang sudah resah dengan keberadaan galian c.

Sebab banyaknya truk pengakut tanah yang melintas jalan desa, makin memperparah kondisi jalan,"kata Jejen. Sehingga, pada Minggu (30/8) malam lalu, telah terjadi kesepakatan jika galian c milik PT SP ini harus segera ditutup. "Setelah kita lakukan pertemuan bersama tokoh masyarakat dan pemuda. Ternyata warga juga sepakat, jika galian c dikampung kami diminta segera ditutup,"ujarnya.

Dijelaskan dia, padahal sebelumnya telah terjadi kesepakatan antara warga dan perusahaan. Warga meminta agar truk pengakut tanah, tidak melintas di jalan desa.Meski kenyataannya, truk tetap melintas dan seakan perusahaan tidak mengindahkan perjanjian awalnya itu. "Keinginan warga ini sebenarnya buntut dari keresahan warga selama ini. Sebab Perusahaan dianggap telah melanggar kesepakatan awal,"tandasnya.

Hal serupa juga diakui, salah seorang tokoh pemuda setempat Sesep Hasyim, menurutnya, riak-riak soal tuntutan meminta penutupan galian c ini juga sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Sebab perusahaan awalnya sepakat akan menggunakan jalan milik PTPN VIII Desa Cikumpay menuju lokasi galian. "Sehingga warga pun saat itu tak keberataan dengan adanya galian pasir di daerahnya,"tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Purwakarta, Wawan Tarsamana yang mendapatkan laporan, langsung melakukan peninjauan ke lokasi galian C di Kampung Sepanjati, Desa Cipancur, Kecamatan Cibatu, Purwakarta. Tapi menurutnya, PT SP yang mengerjakan penggalian pasir (galian C) di Kampung Sepanjati telah mengantongi ijin dari Pemkab Purwakarta. Hanya saja, belakangan ini warga kembali mempersoalkan galian C tersebut karena angkutan pasir tersebut menggunakan jalan desa.

"Persoalaan perjanjian saja yang menjadi ganjalan sehingga masyarakat menolak keberadaan galian C di Kampung Sepanjati,"katanya. Namun kendati demikian, kata dia PT SP yang mengajukan ijin galian C di area seluas 4,9 Ha untuk mengekploitasi pasir kerikil pada tahun 2007 itu, awalnya memang akan menggunakan jalan milik PTPN VIII untuk menuju lokasi penggalian. "Tapi PTPN VIII sendiri tidak mengijinkannya sehingga mereka pun akhirnya menggunakan jalan desa,"tukasnya. (ton)

Kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purwakarta Tidak Profesional

CATEGORY: |
0

PRESIDEN
Direktur TOPAN RI DPD Purwakarta Wawan Ridwan mengatakan, kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purwakarta tidak profesional. Mereka menempatkan posisi pengajar tidak sesuai dengan kebutuhan. Sehingga banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan kewajibannya.

"Semestinya Dinas Pendidikan mengetahui persis mana sekolah yang membutuhkan pengajar dan mana sekolah yang memang terlalu banyak pengajarnya. Karena Disdik menempatkan salah seorang guru di SMP N 5 Purwakarta saat ini banyak pengajar yang tidak memiliki jam yang semestinya, karena terlalu banyak pengajar akhirnya guru hanya bekerja hampir separuh waktu," ujarnya.

Pria yang pernah mengenyam pendidikan di UPI ini berharap penempatan posisi guru di sekolah manapun harus di sesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Jangan sampai karena ada hubungan dengan salah seorang pejabat mereka bisa menempatkan posisi di mana saja. "Kami duga di sini telah terjadi praktek nepotisme, karena ada hubungan dengan salah seorang pejabat pihak disdik menempatakn guru tidak sesuai dengan kebutuhannya," ujar Wawan. (sep)

Dinkes Purwakarta Awasi Home Industri Pangan

CATEGORY: |
0
PURWAKARTA, RAKA - Untuk lebih menjamin produk makanan yang dijual, khususnya bagi para pelaku industri rumahan di Purwakarta. Dinas kesehatan setempat memberikan sertifikat higienis bagi para pelaku tersebut. Pasalnya, pemberian sertifikat itu untuk menjamin produk, selain mengetahui ke higienisan produk yang dijualnya. Hal itu diungkapkan Kabid P2LP Dinas kesehatan Kab Purwakarta dr Astuti, kepada RAKA kemarin.

Dikatakannya, pembinaan dan pemberian sertifikat yang kini terus dilakukan, semata-mata bertujuan agar para pelaku home industri tetap menjaga produk yang dijualnya. Sebab selama ini, meskipun dari peninjauannya belum ditemukan adanya pelaku industri rumahan yang bermasalah. Tapi diharapkan pembinaan ini juga dapat mengantisipasi ketidaktahuan para pelaku usaha dalam menjaga kehegienisannya. Sehingga sebelum produk yang dibuat itu dilempar ke pasaran, setidaknya telah ada jaminan.

"Sejauh ini mereka cukup memperhatikan produk yang mereka jual. Sehingga jaminan terhadap konsumen pun cukup terjaga,"katanya. Menurutnya, sambung dia, saat ini sudah hampir tercatat sekitar 500 home industri yang telah terdaftar. Bahkan dari para pelaku industri yang terdaftar ini seluruhnya memiliki sertifikat dari Dinas Kesehatan. "Jadi pelaku home industri yang kita lakukan pembinaan pun akan kita bersi sertifikat,"tukasnya. (ton)

Paket Pos dan Wesel Dalam Negeri Meningkat di kantor Pos Cabang Purwakarta

CATEGORY: |
0
MENINGKAT: Kiriman uang TKI, Paket Pos dan Wesel dalam negeri tiga pekan sebelum lebaran mengalami peningkatan di kantor Pos Cabang Purwakarta. diprediksi, jumlahnya terus meningkat hingga H -7 mendatang. (rif)

Kiriman Uang TKI Purwakarta Meningkat Tajam

CATEGORY: |
0
PURWAKARTA, RAKA - Tiga pekan menjelang lebaran kiriman uang TKI Kabupaten Purwakarta melalui Western Union (WU) di kantor Pos Cabang Purwakarta mengalami peningkatan. Bahkan jumlah kiriman itu diprediksi akan terus melonjak sepekan sebelum lebaran.

"Sejak awal Ramadhan, peningkatan jumlah kiriman uang dari TKI melalui WU sudah mulai terlihat. Ini akan terus terjadi hingga H-5 sampai H+ 7 sesudah lebaran," kata Kepala Kantor Pos Cabang Purwakarta, Tamrin Hanurawan, kepada RAKA, Senin (31/8) siang. Dikatakannya, jumlah kiriman uang melalui WU di Kantor Pos Purwakarta terhitung sejak mei 2009 mencapai Rp 9.426.944.000. Padahal, pada September 2008 jumlah kiriman hanya mencapai Rp9.139.618.300. " Kami memprediksi jika peningkatan jumlah transakasi pembayaran pencairan pada akhir bulan ini mampu mencapai Rp.11 miliar," katanya.

Menurut dia, transaksi pengiriman uang melalui WU terus meningkat karena para TKI banyak yang beralih dari bank gelap ke WU Kantor Pos dan para TKI mulai merasakan kemudahan dan kecepatan pengiriman sejumlah uangnya melalui WU Kantor Pos. Tamrin menuturkan, pertumbuhan kiriman uang dari para TKI tiap tahunnya terus melonjak, terutama mendekati hari Raya Idul Fitri, bahkan bisa mencapai diatas 50 persen per tahunnya.

Kebanyakan jumlah kiriman uang berasal dari TKI yang bekerja di Arab Saudi. Sedangkan dari eropa cuma sebagian kecilnya saja. "Sekitar 80 persen TKI yang mengirimkan uangnya berasal dari negara Timur Tengah, sedangkan sisanya berasal dari para TKI yang bekerja di sejumlah negara, seperti Malaysia, Hongkong dan Kores," ucapnya. Ditambahkannya, selian kiriman uang TKI yang mulai meningkat, permintaan pelayanan wesel dalam negeri dan paket pos mengalami hal serupa.

"Untuk semester I 2009 ini saja sudah naik hingga 400 persen jika dibandingkan pada semester I tahun 2008 lalu,"kata Tamrin seraya menambahkan kantor Pos Cabang Purwakarta pada masa lebaran ini membuka program paket repot bagi pemudik dan paket kargo haji. Sementara, peningkatan transaksi juga mulai dirasakan oleh pengusaha Money Changer di Purwakarta. Satu pengelola Money Changer, Yosep (24) di Sandia Valuta Mandiri, mengatakan, jelang lebaran tahun ini permintaan pertukaran uang ditempatnya mulai terus mengalami peningkatan antara 100-150 poin.

Rata-rata nasabah yang datang, lanjut dia, didominasi nasabah yang hendak menukarkan mata uang asal Timur Tengah, seperti mata uang real arab dan emirat. Ia juga memprediksi permintaan nasabah untuk menukarkan uang bakal meningkat pada H-7 mendatang. "Peningkatannya sudah mulai terasa, dan biasanya pada saat mendekati waktu Lebaran permintaan bakal lebih meningkat,"ujar Yosep. (rif)

Larangan Bupati Purwakarta Dedi Mandul, Selama Ramadhan Masih Banyak Warung Makan Buka Siang Hari

CATEGORY: |
0
WARUNG MAKAN: Sebuah warung yang masih buka di siang hari di ruas Jalan Veteran meski pemda sudah tegas-tegas menghimbau agar tidak berjualan siang hari selama ramadhan.

PURWAKARTA, RAKA - Larangan Pemkab untuk tidak membuka warung disiang hari selama bulan ramadan ternyata mandul. Terbukti sampai kemarin masih banyak warung dan rumah makan yang buka siang hari.

Pantauan RAKA, beberapa rumah makan di Jalan Sudirman dan Veteran masih nampak membuka usaha warungnya pada siang hari meski dengan cara menutup pintu dan jendela rumah makannya dengan kain. Namun demikian, nampak mobil dan motor yang mengantri didepan rumah makan tersebut dan sejumlah orang keluar masuk rumah makan tersebut.

Aturan dari Pemkab terkait usaha rumah makan pada siang hari selama Ramadhan memang tidak diatur seperti halnya melarang tempat hiburan malam selama Ramadhan. Karenanya, para pedagang warung makan masih banyak yang membuka warung makannya pada saat siang hari. Meski demikian, tidak sedikti juga warung makan yang lebih memilih membuka warungnya saat menjelang berbuka puasa. "Ya ada juga warung makan yang buka disiang hari tapi tidak sedikit juga yang lebih memilih tutup,"kata Dian (26) warga Sindangkasih Purwakarta, kepada RAKA, kemarin.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Purwakarta, H. Dedi Mulyadi menghimbau kepada individu atau kelompok organisasi sosial masyarakat maupun organisasi sosial politik untuk tidak melakukan tindakan sendiri-sendiri apabila menemukan hal-hal yang dianggap mengurangi atau mengganggu khidmat dan tertibnya pelaksanaan ibadah melainkan melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Selain itu, bupati pun mengeluarkan berbagai himbauan selama bulan Ramadhan ini seperti penutupan tempat hiburan dll yang dituangkan dalam Surat Edaran Bupati Purwakarta nomor 451.13/2088/Kesra/2009.

Dalam surat edaran tersebut disebutkan guna menyambut Bulan Suci Ramadhan 1430 H serta terciptanya suasana aman, tertib dan khidmat dalam pelaksanaan ibadah. Dengan ini dihimbau kepada kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah puasa selama sebulan dengan penuh khidmat dan khusyu. Serta kepada mereka yang berhalangan karena sesuatu hal sehingga tidak dapat melaksanakan ibadah puasa, agar ketika makan, minum dan merokok tidak dilakukan secara terbuka.

Bupati juga menghimbau kepada masyarakat non muslim untuk turut bersama-sama memelihara dan menciptakan suasana yang penuh toleransi dan tetap saling hormati menghormati. Selain itu, dalam surat edarannya bupati juga mengimbau agar kaum muslimat senantiasa berbusana muslimah dan masyarakat non muslim untuk turut bersama sama memelihara dan menciptakan suasana penuh toleransi dan tetap saling hormat menghormati. Kepada pedagang majalah/koran/VCD, bupati mengingatkan agar tidak menjual produk berbau pornografi. (rif)

Ipah Latipah Jaga Diri dengan Jilbab Asal Desa Karang Layung, Kabupaten Tasik

CATEGORY: |
0
BAGI gadis yang bernama Ipah Latipah ini kerudung bukan hanya untuk menutup aurat, menurutnya jilbab juga dapat menjaga pandangan laki-laki. "Jika aurat seorang perempuan terbuka niscaya akan mengundang syahwat laki-laki. Dalam ajaran islam seorang perempuan dianjurkan untuk mengunakan jilbab, dengan aurat tertutup kan memperkecil pandangan laki-laki," katanya.

Saat ini gadis manis asal Kp. Cijambal, Desa Karang Layung, Kabupaten Tasik Malaya ini baru memasuki bangku kuliah semester satu di Sekolah tinggi agama Islam (STAI) Al-Muhajirin jurusan tafsir hadist, mata kuliah ini selain baik untuk dirinya juga berguna untuk orang lain.
"Banyak orang yang berpikir bahwa mata kuliah yang aku pelajari kurang memiliki prospek yang baik untuk bekerja.

Tetapi aku merasa bahwa ilmu ini sangat baik buat aku dan berguna untuk masyarakat umum, dengan mendalami hadis-hadis dan tafsir perihal keilmuan yang ad di al-quran kita dapat membuka jendela dunia, artinya dalam Al-quran dan alhadis sudah di jelaskan bagaimana caranya menjalani hidup yang baik dan cara meriah kesuksesan, " terangnya. Putri ke dua dari tiga bersaudara pasangan Zaenal Abidin dan Marfuah ini memegang teguh petuah orang tua dan agamanya.

Dengan wawasan dan pendidikan yang di jalaninya doi berharap suatu hari dapat menjadi seoarang wiraswastawan sukses dan berwawasan tinggi. "Saat ini aku mempelajari ilmu pengetahuan umum dan kegamaan. Dan aku yakin dapat menjalani hidup ini dengan baik jika aku dapat memegang teguh ajaran agama dan petuah orantuaku. Yakni seseorang akan menemukan kesuksesan jika bisa menjalankan perintah agama dan hidup selaras dengan orang lain," ujar alumnus SMKN Manon Jaya Tasik Malaya ini. (sep)

Ruas Jalan Pabuaran - Patokbeusi, Rusak Parah

CATEGORY: |
0
TIDAK DIREHAB: Ruas jalan yang menhubungkan Kecamatan Pabuaran dan Kecamatan Patokbeusi saat ini mengalami rusak parah. Hal ini, juga memicu kemarahan para sopir elf jurusan Pabuaran-Cikampek untuk melakukan unjuk rasa lantaran pendapatan mereka berkurang. (pir)

Pedagang Kelapa Muda di Subang, Tangguk Untung

CATEGORY: |
0
LARIS MANIS: Kedai es kelapa muda milik Herman kini selalu jadi buruan warga pada setiap sore hari.

SUBANG, RAKA – Bagi pedagang kelapa muda, bulan suci Ramadhan merupakan bulan yang benar-benar penuh berkah. Pasalnya, pada bulan Ramadhan ini barang dagangannya laku keras terjual.

Seperti yang dikatakan seorang pedagang kelapa muda berasal dari Pantura, Herman. Dia mengaku barang dagangannya setiap harinya dapat terjual cukup banyak, bisa dikatakan barang dagangannya laku keras. “Kalau di luar bulan Ramadhan pembelinya hanya orang selewat, akan tetapi pada bulan Ramadhan ini banyak masyarakat dekat-dekat sini pun mengejar kelapa muda dagangan saya yang dikenal cukup aduhai rasanya,” aku Herman.

Bahkan dalam setiap harinya, terutama pada sore hari, pembeli kelapa muda dari warga sekitar cukup tinggi, namun pada saat ditanya omset perharinya, Herman tidak dapat menjawab secara pasti karena barang dagangannya tidak hanya satu macam sehingga tidak dapat mengingatnya.
Pastinya, Herman menambahkan barang dagangannya yang terdiri dari oleh-oleh makanan ringan dan minuman ringan, bila dibandingkan dengan kepala muda, lebih laku kepala muda.

Diakuinya pula, berkat dagangan kelapa muda lah dirinya dapat bernapas lega, karena kelapa muda yang menjadi kejaran orang-orang berpuasa maupun yang tidak berpuasa pembelinya cukup banyak. Untuk itu, Herman saat ini sedang mencari kelapa muda guna persiapan pertengahan bulan Ramadhan menuju akhir bulan Ramadhan yang biasanya pembeli kelapa muda tumplek di warungnya. “Mungkin sekitar satu mingguan lagi saya, isteri saya dan pembantu warung saya akan kewalahan melayani pembeli,” tambah Herman. (pir)

Puluhan Warga Desa Ciasem Girang, Kecamatan Ciasem, Kena Tipu

CATEGORY: |
0
SUBANG, RAKA – Puluhan warga Desa Ciasem Girang, Kecamatan Ciasem, kena tipu. Pasalnya, tergiur dengan pinjaman uang dengan bunga kecil dan proses mudah, mereka secara bersama-sama mengajukan permohonan pinjaman. Sayangnya, mereka hanya menjadi target penipuan sang pelaku yang hingga saat ini pelaku raib entah ke mana. Saat ini, puluhan warga tinggal menyesali langkahnya. Harapan semula untuk mendapatkan uang yang baru mengajukan permohonan pinjaman dengan mengeluarkan modal membeli materai 2 lembar, biaya fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, biaya untuk membuat pas poto serta membayar biaya administrasi sebesar Rp 24.000.

Sesuai data formulir pengajuan kredit tambahan modal yang dikantongi RAKA, dari sebanyak 30 orang korban rayuan pelaku bernama H Aang Bustomi yang mengaku dari kolektor pinjaman Koperasai Syariah BUNR yang tidak jelas alamatnya, setelah pelaku mengantongi sejumlah uang menghilang entah ke mana. Sementara yang terjadi saat ini antar warga saling menyalahkan, terutama yang paling disalahkan orang yang pertama kali mengolektif pengajuan tersebut yang tak lain Ketua RW 02 Dusun Karanganyar, Desa Ciasemgirang, Paul. Sayangnya, saat dihubungi RAKA, yang bersangkutan selalu tak ada di tempat.

Sementara itu, orang yang disebut-sebut sebagai orang yang kedua kali ditemui pelaku di Rumah Makan Sari Manis 2 Karanganyar bernama Tolib bin Sanuri yang tinggal di Dusun Karanganyar RT 02/02 Desa Ciasem Girang, pada RAKA mengaku bahwa dirinya tidak pernah mengajak kepada warga mengenai pengajuan pinjaman tersebut. “Saya tidak pernah mengajak atau menyebarluaskan formulir pengajuan kredit tambahan modal usaha dari Koperasi Syariah BUNR. Akan tetapi pada saat saya tergiur tawaran pelaku, warga lainnya mengikuti saya,” aku Tolib. Bahkan Tolib berencana akan melaporkan kejadian tersebut kepada polisi, akan tetapi Tolib bingung akan melaporkan apa dan bagaimana apabila pihak kepolisian menanyakan alamat pelaku, sementara dirinya sama sekali tidak tahu alamat pelaku tersebut.

Selain itu pula, Tolib menghimbau kepada warga lainnya yang ada di Kecamatan Ciasem umumnya warga yang ada di Kabupaten Subang untuk tidak tergiur oleh tawaran manis seseorang yang belum jelas identitasnya. “Waduh, saya jadi berabe nih, gara-gara oknum koperasi saya menjadi kejaran orang-orang sekampung. Maka dari itu kepada masyarakat lainnya untuk berhati-hati apabila menghadapi seseorang yang belum dikenal,” harap Tolib. Dari sebanyak sekitar 30 orang korban penipuan berdalih pinjaman modal usaha, paling kecil akan mendapatkan Rp 1 juta dan paling besr Rp 5 juta. Rata-rata, warga mengaku tergiur tawaran pinjaman karena mudahnya pengajuan pinjaman, serta rendahnya suku bunga pinjaman.

Kades Ciasem Girang Tarsa pada saat dikonfirmasi RAKA menghimbau kepada masyarakatnya untuk tidak lagi tergiur dengan tawaran-tawaran manis dari orang yang belum dikenal. Dia berharap, kejadian saat ini dapat dijadikan pelajaran ke depan. Dia pun meminta warganya untuk selalu berkoordinasi dengan pemerintah desa atau apabila ada sesuatu kejadian yang sama atau diduga mengarah pada penipuan untuk segera melaporkannya ke pemerintahan desa atau ke pihak kepolisian. “Saya harapkan masyarakat dapat memilah dan memilih pada saat bertemu dengan orang yang tidak dikenal, apalagi bila orang asing itu mengajak atau menawarkan sesuatu kearah yang tidak jelas,” pintanya. (pir)

Ratusan Sopir Jurusan Pabuaran–Cikampek Duduki Kecamatan, Minta Jalan Pabuaran Diperbaiki

CATEGORY: |
0

SUBANG, RAKA
– Ratusan sopir angkutan umum jenis elf jurusan Pabuaran-Cikampek melakukan aksi protes ke kantor Kecamatan Pabuaran, Senin (31/8). Dalam aksinya, sekitar 150 sopir elf menuntut agar ruas jalan Pabuaran-Patokbeusi yang semakin rusak, segera diperbaiki.

Pantauan RAKA, para sopir elf jurusan Pabuaran–Cikampek tersebut, melakukan aksi protes mulai pukul 09.00 Wib hingga sekitar pukul 11.30 Wib. Demo yang berjalan tidak lebih dari 3 jam tersebut tanpa merusak fasilitas negara maupun mengganggu ketertiban masyarakat. Namun para sopir berhasil menduduki kantor Kecamatan Pabuaran.

Saat melakukan aksinya, ratusan sopir berhadapan langsung dengan Tripika Kecamatan Pabuaran dan bahkan disaksikan oleh anggota komisi D DPRD Kabupaten Subang. "Kami tidak ada tawar menawar lagi atas rusaknya ruas jalan Pabuaran-Patokbeusi, mesti diperbaiki segera. Kami menganggap merasa percuma setiap hari kami tetap membayar retribusi apabila ruas jalan ini tidak diperbaiki," ungkap Ujang, salah seorang pengemudi elf jurusan Pabuaran-Cikampek.

Masih menurut Ujang, aksi protes dapat berakhir dengan damai setelah ada kesepakatan antara para pendemo dengan Tripika Kecamatan Pabuaran, UPTD Bina Marga dan Pengairan Kecamatan Pabuaran, anggota Komisi D DPRD Kabupaten Subang dan disepakati oleh Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Subang. Bahkan kondisi tuntutan massa dapat diredam setelah anggota dewan memberikan solusi atas apa yang menjadi tuntutan ratusan sopir yang mengharapkan perbaikan jalan Pabuaran dapat diselesaikan sebelum hari raya Idul Fitri.

"Karena gegeden-gegeden kecamatan dan Kabupaten Subang telah memberikan harapan yang positif kepada ratusan sopir dengan kondisi damai masing-masing membubarkan diri," ucap Ujang. Sementara anggota Komisi D DPRD Kabupaten Subang Bangbang Irmayana yang kebetulan saat itu ada di kantor Kecamatan Pabuaran yang tidak jauh dari tempat tinggalnya, mengatakan, aksi protes ratusan sopir elf merupakan aksi kekesalan mereka atas jalan penghubung Kecamatan Pabuaran dan Kecamatan Patokbeusi kondisinya rusak parah.

Ratusan sopir yang mengamuk memprotes ruas jalur yang setiap harinya dilalui belum juga dilakukan perbaikan, namun atas kesigapaan pemerintah setempat, Kapolsek, Danramil, Kepala UPTD Bina Marga dan Pengairan Kecamatan Pabuaran dan bahkan atas kesepakatan serta kesiapan Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Subang akan melakukan perbaikan jalan secara instan pada ruas jalan tersebut. "Sebelum pemerintah melakukan perbaikan jalan dengan permanen, kali ini Pemkab Subang hanya dapat memperbaiki jalan tersebut agar bisa dilalui kendaraan, sementara untuk perbaikan jalan rigid pada periode 2010 mendatang," ucap Bangbang. (pir)

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Subang Tentang Perubahan APBD 2009, Pendapatan Naik, Belanja Juga naik

CATEGORY: |
0

SIDANG pembahasan Raperda APBD perubahan 2009.

DALAM sidang pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, terjadi kenaikan pendapatan. Kenaikan pandapatan pada atahun anggaran 2009 tersebut sangat signifikan.

Menurut Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Subang Agus Masykur Rosyadi kepada RAKA, Senin (31/8), pendapatan daerah mengalami kenaikan dari Rp 1.030.615.420.247,00 menjadi Rp 1.073.984.685.056 atau naik sebesar Rp 43.369.264.809. "Sebagaimana yang disampaikan oleh panitia anggaran bahwa pada perubahan APBD 2009, pendapatan daerah mengalami kenaikan dari Rp 1.030.615.420.247 menjadi Rp 1.073. 984.685.056 atau naik sebesar Rp 43.369.264.809. Di mana kenaikan ini berasal dari pendapatan RSUD Rp 5.660.908.356, bagi hasil pajak/bukan pajak (BPHTB dan Panas Bumi) sebesar Rp 2.200.000.000, bagi hasil pajak propinsi sebesar Rp 1.400.000.000 dan bantuan keuangan dari pemerintah propinsi sebesar Rp 33.892.785.000," ungkap Agus.

Begitu juga, dari aspek belanja setelah pembahasan mengalami kenaikan sebesar Rp 43.066.256.453 dari Rp 1.045.615.420.247 sebelum pembahasan menjadi Rp 1.088.681.676.700 setelah pembahasan. Di mana, anggaran ini diarahkan untuk belanja pegawai, bantuan sosial dan bantuan gubernur untuk Dinas Pendidikan. "Bila melihat dari apa yang disampaikan panitia anggaran (panggar) pada laporan panitia anggaran bahwa telah terjadi kenaikan baik dari aspek pendapatan maupun belanja. Oleh karena itu FPKS menghaturkan terima kasih dan memberikan apresiasi khususnya kepada panitia anggaran yang telah mampu mendongkrak sumber-sumber pendapatan sehingga bisa menambah belanja untuk kegiatan pembangunan di Kabupaten Subang," tambah Agus.

Namun, menurut Agus, Fraksi PKS memiliki beberapa catatan strategis terkait dengan rencana Penetapan Raperda tentang Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, yakni Berdasarkan pengalaman selama kurun waktu lima tahun terakhir, pembahasan APBD sering mengalami keterlambatan, proses pembahasan pun terkesan terburu-buru, penggalian potensi PAD kurang optimal, analisa akan belanja baik langsung maupun tidak langsung kurang mendalam. "Akibatnya produk APBD tidak memuaskan semua pihak. Idealnya sebelum APBD ini dibahas oleh Panitia Anggaran terlebih dulu dikaji oleh komisi-komisi dengan SKPD terkait yang hasil pembahasannya disampaikan ke Panitia Anggaran sebagai masukan komisi.

Namun karena keterbatasan waktu yang tersedia hal ini tidak pernah dilakukan. Oleh karena itu FPKS mengusulkan agar ke depan penyampaian Nota Pengantar APBD ini disampaikan ke DPRD sesuai dengan waktu yang sudah dijadualkan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan pembahasan APBD," ungkapnya.
Lain dari itu, tambah Agus, sehubungan dengan masih tingginya persentase belanja tidak langsung khususnya belanja pegawai dibanding dengan belanja langsung, FPKS mengusulkan agar pemerintah daerah segera melakukan evaluasi serta menginventarisir kembali pegawai yang ada di lingkungan Pemkab Subang.

"Jangan sampai terjadi over load pegawai sedangkan volume pekerjaan yang harus dilakukan sangat minim. Akibatnya Pemerintah daerah punya beban anggaran pegawai yang sangat besar dengan produk kerja yang sangat minim pada akhirnya akan mengorbankan kepentingan masyarakat. Begitu juga dalam merekrut PNS baru, harus betul-betul didasarkan pada kebutuhan riil sesuai dengan bidang garapannya, sehingga akan jelas profesi mana saja yang masih dibutuhkan oleh Kabupaten Subang. Begitu juga upaya-upaya menggali potensi dari dana perimbangan baik DAU, DAK maupun Dana Dekon dari propinsi harus terus dilakukan terlebih PAD Kabupaten Subang masih sangat jauh dibanding dengan APBD secara keseluruhan," tambahnya.

Terkait dengan bantuan penyediaan biaya operasional sekolah dari propinsi dengan nilai Rp 20 miliar lebih, menurut Agus, FPKS menghimbau agar anggaran tersebut segera dicairkan setelah semua persyaratan administrasi selesai, karena anggaran tersebut sudah cukup lama ditunggu oleh seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Subang. "FPKS sangat menyayangkan dengan adanya luncuran Bantuan Gubernur Bidang Kesehatan yang nilainya mencapai Rp 796 juta lebih yang baru diakomodir pada perubahan anggaran ini. Kenapa tidak masuk pada anggaran murni tahun 2009. Padahal anggaran tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama masyarakat miskin apalagi di dalamnya terdapat anggaran untuk penanganan gizi buruk.

Oleh karena itu FPKS menghimbau agar koordinasi antara SKPD dengan TAPD harus lebih ditingkatkan lagi, jangan sampai akibat miskomunikasi masyarakat dirugikan," tegas Agus. Menurut dia, sebagaimana dilaporkan oleh pihak eksekutif dalam pembahasan di Panitia Anggaran bahwa capaian PBB Kabupaten Subang masih sangat rendah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus melakukan terobosan-terobosan yang lebih efektif, sehingga dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama ini, PBB bisa mencapai target sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. (Agus eko)

SK Bupati Subang UP Dinilai Tak Salahi Aturan

CATEGORY: |
0

SIDANG Agus Muharam dihadir para PNS.

SUBANG, RAKA - Keluarnya surat keputusan (SK) Bupati Subang No 973/Kep-604-Dispenda/2005 tentang Pembagian Jatah Dana Upah Pungut Pajak Bumi dan Banguan (UP PBB), yang mengatur tentang Biaya Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP PBB), dinilai tidak menyalahi atruran yang berlaku.

Karenanya, menurut Pengacara Agus Muharam, Dede Sunarya SH, dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Subang, Senin (31/8), kontroversi lahirnya SK yang menyebabkan Bupati Subang Eep Hidayat dan Mantan Kadispenda Subang Agus Muharam terjerat hukum dan ditetapkan sebagai tersangka, seyogyanya dihentikan.

Hal ini diungkapkannya, saat membacakan pledoi dari tuntutan Jaksa Penutut Umum (JPU) yang dibacakan satu minggu sebelumnya. "Lahirnya SK itu, tidak menyalahi suatu aturan apapun, bahkan SK Bupati telah sesuai dengan alur pikir hukum dan aturan yang ada. Sebaliknya, jika SK itu tidak ada, maka akan menghambat pembangunan di Kabupaten Subang," jelas Dede. Terkait dakwaan JPU yang mengatakan mekanisme BP PBB seyogyanya diatur dalam bentuk Perda dan bukan dalam bentuk SK, Dede menegaskan, peraturan tersebut tidak pernah ada.

Bahkan menurut Dede, di pemerintah pusat pun, tidak ada aturan BP PBB dalam bentuk Undang-undang, melainkan dalam bentuk SK Menteri Keuangan (SK Menkeu). "Dengan demikian, tidak ada kerugian yang diderita negara dari BP PBB tersebut. Ketika tidak ditemukan hukum yang dilanggar dari lahirnya SK itu, maka dengan sendirinya tidak ada kerugian negera, karena prosesnya sesuai dengan aturan main yang berlaku," tegas Dede. Sementara itu, dalam waktu yang hampir bersamaan, di luar gedung sidang, ratusan pendukung terdakwa nampak memadati halaman gedung PN Subang.

Dalam kesempatan tersebut, nampak juga Bupati Subang Eep Hidayat yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama oleh Kejaksaan Negeri Subang hadir ditengah-tengah massa. Selain itu, puluhan pegawai negeri sipil pun turut menghadiri proses persidangan, diantara mereka ada yang masuk ke ruang sidang, namun tidak sedikit juga yang hanya duduk-duduk di luar gedung Pengadilan Negeri Subang. Bahkan banyak juga diantara mereka yang hanya duduk-duduk saja di teras masjid yang berada tepat di depan gedung Kejaksaan Negeri Subang.

Mereka rupanya mengikuti himbauan dari Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Subang Oo Irtotolisi untuk mengikuti proses persidangan. Para pegawai negeri yang hadir saat itu diantaranya Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Subang Rahmat Solihin, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang Asep Muslihat, Kabag Hukum Setda Subang Koestoyo, serta beberapa kasie dan staf di dinas yang ada di Kabupaten Subang. (eko)

Bupati Subang Eep Demo Lagi, Ancam 'Tiduri' PN dan Kejari

CATEGORY: |
0

DEMO LAGI: Dalam aksi kali ke sekiannya, Eep Hidayat kembali melakukan orasi di depan gedung Pengadilan Negeri Subang. Saat itu, ia mengaku berdemo empat orang, sementara massa hanya menonton aksi yang dilakukannya.

SUBANG, RAKA
- Bupati Subang Eep Hidayat mengancam akan menggelar aksi demo di Pengadilan Negeri (PN) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Subang hingga sepuluh tahun ke depan. Selain itu, Eep juga mengancam akan mendirikan tenda dan tidur di gedung Kejari dan PN Subang. Hal ini diungkapkan Eep saat ia menggelar orasi di depan gedung Pengadilan Negeri Subang, Senin (31/8). Menurut Eep, aksi tersebut merupakan upaya pengawasan terhadap kinerja PN dan Kejari Subang dalam penegakan hukum di Kabupaten Subang, khususnya kasus dugaan korupsi upah pungut (UP) yang telah menyeretnya sebagai tersangka.

"Penanganan kasus UP oleh Kejari Subang terlihat sebagai skenario politik. Kasus ini terlihat begitu dipaksaan sebagai bentuk skenario politik untuk menyingkirkan saya. Karenanya, selain saya akan tidur di sini, saya juga menghimbau kepada kepolisian untuk turut serta mengawasi kinerja kejaksaan dan pengadilan," ungkap Eep. Eep menilai, bahwa kasus UP yang bersumber dari permasalahan Surat Keputusan (SK) Bupati Subang yang mengatur insentif besaran bagi beberapa pejabat yang menerima UP itu sebenarnya tidak ada masalah.

"Kami telah melakukan segalanya sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti rujukan terhadap Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 Pasal 2 ayat (2) tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)," jelasnya. Adanya kerugian negara yang dinyatakan Tim Penyidik Kejari Subang pun dibantah Eep Hidayat. Yang ada, tambahnya, pendapatan PBB di Kabupaten Subang sejak tahun 2005 hingga tahun 2008 terus mengalami peningkatan.

 "Hasil audit tersebut pun saya ragukan sebab yang berkewajiban dan memiliki kewenangan melakukan audit keuangan negara itu adalah instansi negara terkait, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ataupun akuntan yang berkompeten," tandas pria yang kemarin tidak menggunakan penutup kepala itu. Menurut Eep, ia akan melakukan aksinya dengan menginap di PN dan Kejari Subang sebagai sikap protesnya terhadap upaya penegakan hukum yang tengah dijalankan oleh kejaksaan negeri Subang. "Kalau penanganan kasusnya sesuai prosedur yang ada, maka saya pun tidak akan protes hingga sedemikian rupa," tambahnya.

Dalam aksi tersebut, Eep Hidayat mengakui jika ia datang hanya 4 orang, yakni Eep Hidayat, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Subang Atin Supriatin dan dua orang kader partai, Yadi Setiadi serta Omay Komarudin. "Sementara yang datang banyak itu, mereka mau menonton. Mereka tidak terlibat dengan kegiatan yang saya lakukan, pun demikian halnya dengan
Aep Konsukur. Untuk saat ini, dia tidak dilibatkan, dia hanya menonton saja," jelas Eep.

Dalam aksi itu Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Subang Atin Supriatin menyatakan, bahwa langkah penegakan hukum Kejari Subang terhadap kasus UP yang menyeret Bupati Subang yang juga Ketua DPC PDIP Kabupaten Subang merupakan langkah untuk menyingkirkan PDIP dari Kabupaten Subang. Selain adanya kader partai, dalam aksi tersebut juga ada salah satu organisasi massa yang menggunakan kaos bertuliskan Front Pembela Mang Eep, kaos tersebut dipakai oleh anggota Laskar Gotong Royong. (eko)

DPC PDIP Kabupaten Subang Kecam Kebijakan Kejari

CATEGORY: |
0

SUBANG, RAKA
- Sekretaris Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Subang Atin Supriatin mengecam kebijakan Kejaksaan Negeri Subang dalam penetapan status Ketua DPC PDIP Subang Eep Hidayat yang telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus Upah pungut pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini diungkapkannya saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Subang, Senin (31/8), saat dilaksanakan sidang terhadap tersangka kasus dugaan korupsi upah pungut pajak bumi dan bangunan (UP PBB) Agus Muharam.

Dalam aksinya yang digelar di Kejari dan Pengadilan Negeri (PN) Subang tersebut, mereka mengancam akan mengambil alih dan menduduki gedung lembaga yudikatif yang terletak di Jalan Mayjen Soetoyo, Subang, itu. Massa menilai, dalam posisinya sebagai penegak keadilan, Kejari sarat dengan pesanan politik dan tidak independen. "Kami merasa prihatin terhadap kinerja dari Kejari. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kejari melakukannya dengan cara tebang pilih. Bahkan, Kejari turut bermain politik praktis," ungkap Atin.

Menurut Atin, indikasi adanya muatan politik dalam menjalankan tugasnya, terjadi pada kasus Korupsi Upah Pungut Pajak Bumi dan Bangunan (UP PBB) yang menyeret Ketua DPC PDIP Subang Eep Hidayat sebagai tersangka utama. "Ini merupakan indikasi bahwa Kejari tidak menginginkan Bapak Eep yang notabene Ketua DPC PDIP Subang, sebagai Bupati Subang. Dan ini bisa diartikan bahwa Kejari juga tidak menghendaki PDIP mengalami kejayaan di Subang," jelasnya.

Atas pertimbangan tersebut, tambah Atin, pihaknya mendesak Kejari untuk meminta maaf secara terbuka kepada PDI Perjuangan. "Dan mencabut Ketua DPC PDIP Bapak Eep Hidayat dari kasus Upah Pungut," tegasnya. Bahkan, Atin mengancam akan mengerahkan simpatisan dan kader PDIP jika tuntutannya tersebut tidak di indahkan pihak Kejari. "Kami akan mengerahkan Massa PDIP Se-Indonesia untuk aksi di sini (Kejari)," tandasnya.

Dalam waktu yang bersamaan, di dalam gedung Pengadilan Negeri (PN) Subang, sedang berlangsung sidang kasus korupsi Upah Pungut dengan terdakwa mantan Kadispenda Subang Agus Muharam dengan agenda pembacaan pledoi. Agus Muharam ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut setelah sebelumnya Kejari menetapkan Eep Hidayat sebagai tersangka dalam kasus yang sama. (eko)

Raskin Diganti Rasdi

CATEGORY: |
0

Beras
untuk Masyarakat Miskin (Raskin) berganti nama. Mulai sekarang menjadi Rasdi, Beras untuk masyarakat berpendpatan rendah. Raskin terpaksa berganti nama, karena pelaksanaannya banyak penyimpangn. "Dalam praktek di lapangan, penerima beras subsidi bukan hanya masyarakat miskin saja. Yang bukan masuk golongan miskin tapi pendapatannya rendah juga menerima," terang Dirut Perum Bulog Mustafa Abubakar, Senin (31/8).

Jika tidak ada perubahan nama, lanjutnya, akan menimbulkan masalah. Sebab yang menerima beras subsidi ternyata tidak hanya raskin tapi juga yang lain. Hanya saja, anggota Komisi IV DPR RI Elviana mengkritisi pergantian nama tersebut. Menurut dia program beras subsidi khusus untuk raskin bukan lainnya. "Kenapa diubah-ubah. Kalau raskin ya raskin, jangan jadi rasdi," cetusnya. Menjawab ini, Mustafa menyatakan, dalam momen klatur memang sudah diatur tentang pemberian beras subsidi.

Sesuai pembahasan dengan Menkokesra, penerima beras subsidi bukan hanya raskin saja tapi juga masyarakat yang berpenghasilan rendah. "Kalau di Kesra kan ada klasifikasi miskin, kalau raskin terlalu sempit cakupannya, karena itu Bulog mengganti istilahnya menjadi rasdi," pungkasnya. Sementara itu, Keinginan Perum Bulog untuk menambah gudang beras dikabulkan DPR RI. Rencananya, pada 2010 akan dibangun 60 unit gudang di seluruh Indonesia. Menurut Mustafa Abubakar, pembangunan 60 unit gudang itu untuk menampung 69.500 ton beras.

Hal ini terkait dengan antisipasi badai El Nino dan El Nina yang diprediksi terjadi pada akhir 2009 dan awal 2010. "Kita tidak hanya menambah cadangan beras pemerintah saja, tapi juga fasilitas gudang untuk menampung beras yang ada," kata Mustafa. Adapun anggaran pembangunan 60 gudang ini sekitar Rp 162,83 miliar yang bersumber pada dana APBN 2010. Meski anggota Komisi IV DPR RI menyetujui keinginan Bulog, namun mereka meminta agar 60 unit gudang tersebut dibangun di daerah tertinggal dan pemekaran. (esy)